Direktur Ahmad Amiruddin Fellowship Bahas Capacity Building dengan Plt Kadis Perkimtan Sulsel
Makassar, katasulsel.com – Direktur Program Ahmad Amiruddin Fellowship (AAF), Ismail Suardi Wekke, melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Nining Wahyuni, ST., MT., pada Kamis (21/8/2025).
Pertemuan yang berlangsung di kantor Dinas Perkimtan Sulsel itu membahas strategi peningkatan kapasitas pegawai sebagai bagian penting dari penguatan birokrasi.
Menurut Ismail, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa pegawai pemerintah harus ditempatkan sebagai aktor kunci dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat.
“Pegawai pemerintah tidak hanya pelaksana kebijakan, melainkan juga perumus solusi. Mereka perlu adaptif, inovatif, dan mampu membaca tantangan zaman,” ujar Ismail.
Ismail kemudian menguraikan rancangan program peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan berbasis data untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti, penguatan manajemen proyek agar pembangunan lebih efisien, hingga keterampilan komunikasi publik yang memudahkan transparansi informasi kepada warga.
Plt Kadis Perkimtan Sulsel, Nining Wahyuni, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur adalah langkah strategis yang memberi dampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi ide ini. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti AAF akan membantu memperkuat birokrasi, dan pada akhirnya mempercepat pembangunan di daerah,” kata Nining.
Lebih jauh, pertemuan itu juga menyinggung peluang penyusunan rencana kerja bersama. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah penyelenggaraan Simposium Nasional Perencanaan Permukiman dan Perumahan Berbasis Asta Cita, yang diyakini dapat menjadi ruang integrasi program pusat dan daerah.
Ismail menambahkan, jejaring program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang ada di Sulawesi Selatan bisa dilibatkan untuk mendukung agenda tersebut. Dengan demikian, arah pembangunan permukiman dan perumahan dapat selaras dengan delapan program prioritas nasional.
“Jika terintegrasi, pemerintah provinsi akan lebih mudah menjalankan program secara paralel dengan pemerintah pusat,” pungkas Ismail. (*)
Editor: Edy Basri
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar