Mahasiswa FREEDOM Makassar ‘Marah’, Tuntut Mundur Menkeu Sri Mulyani Mundur
Makassar, katasulsel.com — Pernyataan kontroversial Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menuai gelombang penolakan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Rakyat Demokrasi Makassar (FREEDOM) menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan AP Pettarani–Hertasning, Senin (25/8/2025). Mereka menuntut agar Sri Mulyani segera mundur dari jabatannya.
Massa aksi menilai pernyataan Menkeu yang menyangkut nasib guru honorer telah melukai hati para pendidik yang selama ini berjuang di garis depan dunia pendidikan. “Ucapan seorang pejabat negara seharusnya meneguhkan, bukan justru merendahkan. Guru bukanlah beban negara,” seru salah seorang orator di tengah kerumunan.
Aksi mahasiswa ditandai dengan bentangan dua spanduk berukuran besar. Salah satunya bertuliskan “Rakyat menjerit, ganti Presiden”, sementara spanduk lain menegaskan “Guru bukan beban negara”. Simbol-simbol protes itu menjadi representasi kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dinilai gagal merespons kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pendidikan.
Menurut FREEDOM, pemerintah di era Presiden Prabowo sekalipun masih mewarisi pola kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama guru honorer yang berharap pengangkatan dan kepastian status. Mereka menilai Sri Mulyani, yang sebelumnya juga menjabat di era Jokowi, gagal mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kebijakan fiskal yang adil.
Demonstrasi yang berlangsung di salah satu titik sibuk Kota Makassar itu menarik perhatian publik dan pengguna jalan. Meski begitu, aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian agar situasi tetap terkendali.
Bagi para mahasiswa, pernyataan Menkeu bukan sekadar persoalan komunikasi publik, melainkan mencerminkan kegagalan paradigma pemerintah dalam menghargai peran guru. “Guru adalah pilar bangsa. Jika negara memperlakukannya sebagai beban, maka apa jadinya masa depan pendidikan kita?” ujar seorang peserta aksi.
Aksi ini menambah panjang daftar kritik terhadap pemerintah, sekaligus memperlihatkan bagaimana isu pendidikan tetap menjadi titik rawan dalam relasi antara rakyat dan pengambil kebijakan. (*)
Editor: Tipue Sultan
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar