Enrekang, Katasulsel.com — Di tengah sorotan publik terhadap lembaga negara, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Enrekang Peduli Indonesia (SEPI) turun ke jalan, Senin, 1 September 2025. Mereka menuntut reformasi mendasar pada DPR RI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dua pilar demokrasi yang dinilai kian jauh dari amanat konstitusi.
Aksi dimulai dengan orasi di perempatan lampu merah Enrekang Kota. Dari sana, massa bergerak menuju gedung DPRD Enrekang dan diterima langsung oleh Ketua DPRD bersama sejumlah anggota dewan. Tak berhenti di situ, rombongan melanjutkan langkah ke Mapolres Enrekang, di mana mereka disambut oleh Kapolres dan Dandim.
Dalam pernyataan sikapnya, SEPI menegaskan bahwa DPR dan Polri semestinya menjadi representasi rakyat sekaligus penegak hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, kedua lembaga ini dianggap lebih berpihak pada kekuasaan.
Beberapa poin utama tuntutan SEPI antara lain:
DPR dinilai gagal menjadi representasi rakyat. Mereka menuntut penghapusan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan dan tidak relevan.
Segera sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. SEPI menuding DPR menunda pembahasan aturan penting ini, padahal krusial untuk menjerat koruptor dan mengembalikan aset negara.
Kebebasan berekspresi. SEPI mengecam penahanan aktivis serta demonstran, menilai hal itu bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.
Reformasi struktural Polri. Mereka menuntut kepolisian kembali profesional, transparan, dan menghormati HAM, bukan menjadi alat rezim atau oligarki.
Keadilan untuk almarhum Affan Kurniawan. Kasus meninggalnya driver ojek online asal Enrekang itu, yang ditabrak kendaraan taktis aparat, diminta diusut tuntas dan transparan.
Jenderal Lapangan SEPI, Herman Mangeza, menegaskan aksi ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap penyelewengan kekuasaan. “Kami menuntut DPR dan Polri kembali pada amanat konstitusi, bukan menjadi alat oligarki dan penindasan,” ujarnya lantang.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi berjalan tertib. Kehadiran Kapolres dan Dandim yang menerima langsung aspirasi massa dinilai meredakan potensi ketegangan. Dari Enrekang, suara lantang SEPI menambah daftar panjang desakan publik agar lembaga negara benar-benar kembali berpihak pada rakyat.(ZF)
Editor: Tipue Sultan
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar