Hal ini menegaskan adanya paradoks pembangunan, ketika indikator makro memperlihatkan peningkatan, tetapi distribusi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan data ini sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang lebih responsif.
Upaya meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong inovasi ekonomi lokal menjadi kunci agar PDRB per kapita bukan sekadar angka statistik, melainkan bertransformasi menjadi indikator kesejahteraan substantif bagi masyarakat.
Dengan demikian, pencapaian Rp43,96 juta per kapita harus dibaca bukan sebagai garis akhir, melainkan titik tolak menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis pemerataan. (*)
Editor : Darwis L / Reporter: Zulfikar
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar