Makassar, Katasulsel.com — Lima daerah di Sulawesi Selatan, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Sidrap, dan Kota Makassar, kini menghadapi tekanan berat akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menegaskan bahwa pengurangan dana ini akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah pada 2026.
Dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025), Syaharuddin menyuarakan kekhawatiran bersama sejumlah kepala daerah lain.
“Kami menyampaikan aspirasi seluruh kepala daerah terkait pengurangan transfer keuangan daerah. Pak Wamendagri sudah mencatat, dan kami berharap masih ada relaksasi sebelum APBD 2026 ditetapkan,” ujarnya.
Besarnya pemangkasan cukup mengkhawatirkan: Kabupaten Pinrang kehilangan Rp231 miliar, Sidrap Rp174 miliar, Jeneponto Rp169 miliar, Bantaeng Rp148 miliar, sementara Kota Makassar diperkirakan berkurang sekitar Rp500 miliar. Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri kehilangan sekitar Rp1,1 triliun.
Jumlah yang dipotong bukan sekadar angka, tapi potensi tertahannya pembangunan, terhambatnya pelayanan publik, dan terpangkasnya program kesejahteraan masyarakat.
Syaharuddin menegaskan, jika kepala daerah tidak harus berbuat sesuatu secara kreatif, tahun 2026 bisa menjadi masa yang sulit bagi seluruh masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal, pelayanan publik akan tertekan, dan proyek pembangunan berisiko tertunda. “Kalau kita diam saja, pengurangan TKD ini akan terasa nyata di setiap aspek pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Untuk menghadapi situasi ini, Sidrap sudah melakukan langkah efisiensi besar-besaran. Kegiatan seremonial dihapus, pejabat lebih banyak turun ke masyarakat, bahkan memeriksa gang dan sudut desa secara rinci.
Bersambung…
Tidak ada komentar