“Sikat Pak Menkeu!” Dugaan Penyimpangan Anggaran di PLN Disorot Publik
Jakarta, katasulsel.com — Dugaan penyimpangan anggaran di PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah kegiatan dan pengeluaran perusahaan plat merah ini menuai pertanyaan dari kalangan masyarakat dan pengamat terkait efektivitas penggunaan dana, terutama di tengah kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum merata.
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan sejumlah event marathon yang menghabiskan anggaran besar.
Event bertajuk Justicia Marathon 2025, misalnya, digelar di Komplek DPR/MPR Senayan pada 5 Oktober 2025. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari program alumni universitas tertentu, dan menjadi sorotan karena menelan anggaran PLN dalam jumlah signifikan.
Ketua Umum IWO sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai alokasi dana untuk kegiatan semacam ini dapat menimbulkan pertanyaan publik.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya bisa lebih banyak digunakan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum menikmati listrik. Ini tentu menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Selain itu, beberapa sumber internal PLN menyebut penggunaan jasa pendampingan hukum eksternal yang dikelola alumni fakultas hukum tertentu telah menjadi praktik umum di perusahaan, dengan anggaran mencapai puluhan miliar.
Sementara itu, pengamat mencatat ada sejumlah praktik terkait pengadaan barang dan jasa, CSR, serta rekrutmen yang dianggap tidak sepenuhnya transparan.
Kasus lain yang menimbulkan sorotan publik adalah proses sewa pembangkit listrik berkapasitas 3 Giga Watt dengan nilai kontrak mencapai Rp50 triliun selama lima tahun. Informasi terkait mekanisme sewa ini mulai tersebar ke publik setelah kontrak berjalan hampir satu tahun.
Teuku Yudhistira menegaskan bahwa publik, termasuk kalangan pengamat dan wartawan, berhak mengetahui penggunaan anggaran negara di perusahaan pelat merah.
“Kami mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan KPK, untuk meninjau penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang selama ini aktif memantau keuangan negara diharapkan turut memperhatikan agar setiap potensi penyimpangan bisa dikendalikan,” ujarnya.
Pengamat menekankan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran PLN menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap perusahaan tetap terjaga, apalagi di tengah kebutuhan energi nasional yang semakin mendesak.(*)
Editor: Tipue Sultan
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar