Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wajo mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) akhir tahun 2025 yang menghadirkan pemateri dari instansi terkait pengawasan dan pencegahan korupsi, hasil kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Hotel Aryaduta, 21–25 Desember 2025.Menjelang akhir tahun, ruang kerja DPRD biasanya terasa lebih lengang.
Agenda rapat mulai berkurang. Ketegangan pembahasan anggaran sudah lewat. Palu sudah lebih sering diam daripada diketok.
Tapi justru di saat seperti inilah pekerjaan berpindah dari ruang sidang ke ruang batin.
Firman Perkesi duduk lebih lama di kursinya. Bukan karena tak ada agenda. Tapi karena ada yang sedang ia timbang.
Ia menyebut tahun 2025 sebagai tahun yang “melelahkan tapi jujur”.
Melelahkan karena dinamika politik, keterbatasan fiskal, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi. Jujur karena DPRD dipaksa untuk bercermin.
“Orang sering menilai DPRD dari apa yang terlihat,” katanya pelan. “Padahal banyak yang tidak terlihat.”
Kalimat itu tidak defensif. Lebih seperti pengakuan.
Ia sadar, citra lembaga legislatif tidak selalu berada di titik terbaik. Kritik datang silih berganti. Kadang adil. Kadang berlebihan.
Tapi Firman memilih satu sikap: tidak alergi kritik.
“Kalau publik tidak kritis,” katanya, “itu justru berbahaya.”
Karena kritik adalah alarm. Penanda bahwa masih ada jarak antara kebijakan dan rasa keadilan masyarakat.
Sepanjang 2025, DPRD Wajo memang tidak luput dari sorotan. Terutama soal pengawasan proyek infrastruktur. Publik ingin DPRD hadir di lapangan. Ingin melihat wakilnya berdiri di samping alat berat. Mengawasi langsung.
Firman menjelaskan dengan hati-hati.
Fungsi pengawasan DPRD bukan pengawasan teknis harian. Bukan memeriksa adukan semen atau ketebalan aspal di tengah proyek berjalan.
Pengawasan DPRD berada pada level kebijakan. Kesesuaian program dengan perencanaan. Ketepatan waktu pelaksanaan. Konsistensi antara anggaran dan output.
“Kalau DPRD masuk ke teknis,” katanya, “justru melanggar batas.”
Namun itu tidak berarti DPRD lepas tangan.
Rapat komisi diperbanyak. Evaluasi program diperdalam. OPD dipanggil. Laporan diminta. Klarifikasi dicatat.
Semua itu mungkin tidak sekeras inspeksi mendadak. Tapi lebih sistematis.
Di titik inilah kerja legislasi sering disalahpahami.
Orang ingin hasil cepat. DPRD bekerja dengan proses.
Orang ingin kepastian instan. DPRD bergerak dengan tahapan.
Tidak selalu populer. Tapi harus taat asas.
Menariknya, di balik semua itu, Firman tetap menyisakan ruang untuk humor.
Ketika saya menyinggung soal jam rapat yang panjang, ia tersenyum.
“Kadang rapat itu,” katanya, “lebih lama dari rapat keluarga.”
Kami tertawa.
Tapi tawa itu cepat reda. Karena di baliknya ada keseriusan.
Legislator bukan sekadar wakil rakyat. Ia adalah penjaga keseimbangan. Antara idealisme dan realitas. Antara aspirasi dan kapasitas fiskal.
Di tahun 2025, DPRD Wajo mencoba menjaga keseimbangan itu.
Tidak sempurna. Tapi berusaha.
Beberapa perda strategis lahir. Beberapa keputusan anggaran diambil dengan hati-hati. Fungsi pengawasan diperkuat, meski dengan segala keterbatasan.
Firman tidak mengklaim keberhasilan secara bombastis.
Ia lebih memilih kata “proses”.
“Yang penting,” katanya, “arahnya benar.”
Kalimat sederhana. Tapi berat.
Karena arah menentukan perjalanan. Bukan kecepatan.
Menjelang 2026, DPRD Wajo sudah menyiapkan agenda. Peningkatan kualitas legislasi. Penguatan pengawasan berbasis data. Peningkatan kapasitas anggota.
Semua itu terdengar normatif. Tapi di tangan yang konsisten, ia bisa menjadi nyata.
Firman menyebut satu hal yang paling ingin ia jaga: kepercayaan.
Kepercayaan publik tidak dibangun dengan pidato. Ia dibangun dengan konsistensi.
Datang rapat tepat waktu. Membaca dokumen dengan serius. Mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Mendengar kritik tanpa marah.
Hal-hal kecil. Tapi menentukan.
Saya menutup catatan wawancara. Waktu hampir habis. Tahun pun hampir berganti.
Di luar gedung DPRD, aktivitas berjalan seperti biasa. Orang lalu-lalang. Kendaraan melintas.
Tapi di dalam, ada kerja sunyi yang tidak selalu terlihat.
Kerja merawat sistem. Kerja menjaga prosedur. Kerja memastikan bahwa suara rakyat, meski tidak selalu keras, tetap punya tempat.
DPRD Wajo sepanjang 2025 mungkin tidak selalu tampil gemerlap. Tapi ia berjalan.
Pelan. Hati-hati. Dengan segala keterbatasan.
Dan mungkin, dalam dunia legislasi, itulah cara paling jujur untuk bekerja.
Tahun akan berganti.
Tapi tugas DPRD tidak pernah benar-benar selesai.
Ia hanya berpindah halaman. (*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar