Dirut Perusda Kolaka Buka Suara, Isu Dana Masuk Rekening Pribadi Disebut Hoaks

KOLAKA, Katasulsel.com — Isu miring soal dugaan dana Rp11,9 miliar milik Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka yang disebut mengalir ke rekening pribadi dibantah keras oleh Direktur Utama, Armansyah. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai informasi keliru yang tidak hanya menyesatkan, tapi juga bernuansa politis.

“Tidak benar ada dana masuk ke rekening pribadi. Itu berita menyesatkan dan saya tegaskan, hoaks,” ujar Armansyah saat memberikan keterangan resmi, Rabu (19/6/2025).

Ia menguraikan, dalam menjalankan operasional, Perusda Kolaka menggandeng sejumlah mitra kerja sama operasi (KSO) yang memiliki kewajiban membayar royalti, pajak penghasilan (PPh 23), serta Jaminan Reklamasi (Jamrek). Namun, ketidakpatuhan sejumlah mitra dalam memenuhi tanggung jawab fiskal sempat membebani keuangan perusahaan di masa lalu hingga menimbulkan utang sebesar Rp23 miliar.

Berangkat dari pengalaman pahit itu, manajemen kini memilih langkah antisipatif: membayarkan langsung pajak dan Jamrek mitra, atas dasar surat kuasa sah dan resmi yang ditandatangani mitra KSO di atas materai.

“Kami ambil langkah preventif demi menjaga kredibilitas Perusda. Semua pembayaran kami lakukan atas dasar legal, bukan inisiatif sepihak, apalagi untuk kepentingan pribadi,” tegas Armansyah.

Menanggapi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kendari agar pelaporan keuangan dilakukan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM), ia memastikan laporan akan segera disampaikan kepada Bupati Kolaka sebagai bentuk kepatuhan dan akuntabilitas.

“Kami terbuka terhadap evaluasi. Justru ini menjadi momen penting untuk memperkuat tata kelola dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip GCG (Good Corporate Governance),” tambahnya.

Lebih jauh, Armansyah mengingatkan pentingnya memahami perbedaan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusda dan instansi pemerintahan. Ia menegaskan, Perusda Kolaka tidak pernah menerima suntikan modal dari APBD atau APBN selama masa kepemimpinannya.

“Ini perusahaan daerah yang independen secara keuangan. Kami tidak bergantung pada dana pemerintah. Justru kami berusaha memberikan kontribusi kepada daerah,” ujarnya.

Komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme ditegaskan kembali oleh Armansyah, yang menyebut pihaknya terus membangun sinergi dengan BPK dan BPKP guna memastikan seluruh proses bisnis Perusda berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

“Transparansi bukan sekadar jargon, tapi sudah menjadi landasan kami. Publik bisa menilai dari langkah-langkah nyata yang kami tempuh,” tutupnya.

(Usman)