Prabowo: Tak Ada yang Kebal Hukum, Tambang Ilegal Konawe Akan Ditindak
JAKARTA, Katasulsel.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya akan menindak tegas praktik tambang ilegal di seluruh Indonesia, termasuk dugaan maraknya tambang ilegal di Konawe, Sulawesi Tenggara. Penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, mencakup jenderal aktif TNI-Polri, purnawirawan, hingga kader partainya sendiri.
“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi. Kalau terlibat, lebih baik cepat-cepat jadi justice collaborator,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menyinggung data pemerintah yang mencatat 1.063 tambang ilegal beroperasi di Indonesia, berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang menjadi sorotan karena maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga setempat.
Operasi Lintas Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan
Presiden menegaskan, penertiban tambang ilegal akan melibatkan pasukan dari luar daerah guna menghindari konflik kepentingan di lapangan. “Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun atau tambang-tambang itu,” ujar Prabowo.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari penegakan hukum terhadap lahan perkebunan yang sebelumnya sering menghadapi perlawanan. “Berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” tegasnya.
Selain penindakan, Prabowo memberi peringatan tegas agar tidak ada pihak yang melindungi praktik tambang ilegal. Presiden menekankan, semua pelanggar hukum akan diproses, tanpa terkecuali.
Di Konawe, dugaan maraknya tambang ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran sungai dan hilangnya lahan produktif. Penertiban yang akan dilakukan pemerintah diharapkan menjadi titik awal bagi penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan bagi masyarakat serta ekosistem di wilayah tersebut.
Pidato ini menegaskan sikap pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, mencegah kebocoran potensi negara, dan memastikan hukum berlaku bagi semua pihak, tanpa terkecuali pangkat maupun afiliasi politik.(*)
Editor: Tipue Sultan
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar