Wajo, Katasulsel.com — Tidak menunggu kesempatan datang, DPRD Kabupaten Wajo memilih menjemputnya. Dengan langkah diplomasi langsung ke pusat, para legislator daerah ini menunjukkan keseriusannya memperjuangkan sektor pertanian, sektor yang menjadi nadi ekonomi masyarakat Wajo.
Rombongan Komisi II DPRD Wajo, bersama jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI, tepatnya di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kamis (9/10/2025).
Kedatangan mereka diterima oleh Gunawan Suhendro, Gapoksi Pemberdayaan Alsintan, dan Karmawani Siburian, Fungsional Alsintan. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Wajo menyampaikan langsung aspirasi petani serta memastikan agar bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tetap mengalir pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin sektor pertanian di Wajo berjalan stagnan akibat keterbatasan dukungan peralatan. “Kami datang langsung untuk memastikan kontinuitas bantuan dari Kementan tetap terjaga. Wajo memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan, dan ini harus terus kita dorong,” ujarnya.
Selain menyampaikan aspirasi soal kebutuhan alsintan, DPRD Wajo juga meminta penjelasan mengenai arah kebijakan baru di Kementan, terutama terkait aturan pengadaan alat pertanian skala kecil seperti hand sprayer yang kini tidak lagi bisa dibiayai melalui APBD.
Dalam kesempatan itu, Komisi II juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian di Wajo. Mereka menilai, bantuan alsintan hanya akan efektif jika petani dibekali kemampuan teknis dalam mengoperasikannya. “Kita mendorong adanya pelatihan operator alsintan agar setiap bantuan yang diterima benar-benar produktif dan berdaya guna,” tambah Herman.
Pada tahun 2025, Kabupaten Wajo telah menerima bantuan sebanyak 539 unit alsintan dari Kementan. Jumlah tersebut terdiri dari 83 hand sprayer, 161 pompa air, 10 rice transplanter, 31 traktor crawler, 125 traktor roda dua, dan 129 traktor roda empat.
Pihak Kementan melalui Ditjen PSP menyambut positif langkah aktif DPRD Wajo tersebut. Mereka menegaskan bahwa koordinasi langsung seperti ini membantu pemerintah pusat memahami kebutuhan riil di daerah. Setiap pengusulan bantuan, kata mereka, akan tetap diproses melalui mekanisme resmi lewat Dinas Pertanian kabupaten.
Inisiatif DPRD Wajo untuk turun langsung ke Kementan bukan semata urusan administratif, melainkan cerminan kerja politik yang berpihak pada rakyat. Di tengah tantangan modernisasi pertanian dan keterbatasan anggaran, upaya ini menjadi bentuk nyata kesungguhan DPRD mengawal aspirasi petani hingga ke tingkat nasional.
Dengan langkah progresif seperti ini, DPRD Wajo menegaskan perannya bukan hanya sebagai pengawas kebijakan daerah, melainkan juga sebagai jembatan strategis yang memastikan petani tetap mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat.
Gerakan “jemput bola” ini sekaligus mempertegas tekad Wajo untuk menjaga reputasinya sebagai salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional — daerah yang tidak menunggu bantuan datang, melainkan menjemputnya dengan kerja nyata. (sose)
Editor: Tipue Sultan
Tidak ada komentar