Akuntabilitas Berbasis “AKRUAL”

Nama : Yeni Agustina
Mahasiswi : Univ. Nahdlatul Ulama Indonesia

Bagi seorang yang mengelola keuangan dan dapat menghasilan pengelolaan keuangan yang akuntebel harus menguasai dan paham mengenai tugas dan wewenangnya agar pengelolan yang dihasilkan baik dan akuntabel.
Kemenkeu pun menegaskan bahwasannya pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBN dan APBD, Apalagi sejak 11 maret 2020 indonesia diserang dengan adanya wabah penyakit mematikan yaitu Covid-19, sangat banyak perubahan anggaran yang harus dilakukannya serta harus responsif terhadap segala situasi yang dihadapinya.

Untuk mempertahankan segala peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, mengenai hal ini akan pentingnya segala keadaan informasi lebih baik menggunakan laporan keuangan yang berbasis akrual karna. hal ini akan menjadi dasar saat pengambilan keputusan dan segala persepsi guna penyempurnaannya bagian manajemen keuangan yang ada, hal ini dilakukan agar tetap konsisten dan terus berkelanjutan.

Lantas dalam hal ini bagaimana upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transaransi dan akuntabilitas? Penyampaian atas dasar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang wajib memenuhi prinsip serta tepat waktu, dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah.(SAP) yang berlaku serta yang berbasis akrual.

Adapun SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial yang mendukung adanya berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkannya dalam APBD.
Basis akrual sendiri basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Adapun manfaat dari basis akrual yang digunakan adalah memberikan gambaran yang utuh dan jelas atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, serta akan sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait adanya biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan yang akan ditujunya.

Pada era modern ini atau reformasi dan demokratisasi, kesadaran masyarakat indonesia untuk menuntut agar keuangan negara ini dikelola secara akuntabel ataupun transparan agar terbebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan dana keuangan negara (Korupsi).
Keuangan negara kita pun harus dikelola secara tertib, akrual, ekonomis, serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan yang di ungkapkan masyarakat dan kepatutan yang sudah dijalani dengan baik.

Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan SAP dan menghasilkan out put dimana hasil nya sudah dicapai dalam jangka pendek dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang profesional disertai pedoman yang sangat jelas sesuai dengan tata kelola yang baik dan benar.