Penulis: redaksikatasulsel

Jakarta, Katasulsel.com – Kisruh antara Ridwan Kamil (RK) dan Lisa Mariana semakin memanas. Politikus Partai Golkar itu resmi melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri setelah klaim yang menyebutkan bahwa dirinya menghamili Lisa dan mengandung anaknya. RK, yang merasa nama baiknya tercemar, akhirnya memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.

“Laporan ini dibuat untuk melindungi hak dan nama baik Pak RK yang dirugikan akibat pernyataan yang tidak berdasar tersebut,” ungkap Muslim Jaya Butar Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik yang termaktub dalam beberapa pasal dalam UU ITE.

Sebelumnya, Lisa Mariana mengungkapkan hubungan yang terjalin antara dirinya dan RK, serta klaim kehamilan yang disebut sebagai hasil dari hubungan tersebut. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Ridwan Kamil melalui media sosialnya, di mana ia menegaskan bahwa meskipun ia pernah bertemu dengan Lisa, tudingan bahwa mereka memiliki anak bersama tidaklah benar.

Menanggapi situasi ini, Muslim mengonfirmasi bahwa RK tidak merasa tertekan atau stres. “Pak Ridwan Kamil tenang dan sabar dalam menghadapi proses ini. Ini adalah sesuatu yang harus dilalui,” ujar Muslim. RK bahkan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan bahwa klaim kehamilan tersebut tidak memiliki dasar.

RK mengungkapkan bahwa meskipun Lisa menyampaikan tuduhan serius terhadapnya, ia memilih untuk mengedepankan hukum dan proses yang benar. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baiknya di hadapan publik.

Dalam upaya membuktikan ketidakbenarannya, Ridwan Kamil juga memperjelas bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam hubungan apapun dengan Lisa dalam konteks yang dituduhkan. Ini merupakan langkah tegas RK untuk menunjukkan bahwa hukum dan keadilan harus menjadi jalan utama, bukan drama atau pernyataan sepihak. Seperti yang ia katakan, jika memang ada perintah dari pengadilan untuk menunjukkan bukti ijazah atau tes DNA, ia akan siap melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Drama ini seakan menjadi panggung bagi Ridwan Kamil untuk menunjukkan ketegasannya dalam menjaga integritas diri dan keluarganya, meskipun serangan tuduhan semakin marak. “Semua yang beredar itu tidak benar,” tambah Muslim, yang menegaskan bahwa RK tidak akan pernah mundur menghadapi fitnah tersebut. (*)

Solo, Katasulsel.com – Polemik tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Kali ini, gugatan terbaru mengenai ijazah SMA Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Pada 14 April 2025, gugatan terhadap keabsahan ijazahnya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

Menyusul gugatan tersebut, pada 15 April 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu. Mereka menuntut Jokowi menunjukkan bukti asli ijazahnya. Namun, Jokowi menolak permintaan itu dengan tegas.

“Ngga ada kewajiban saya untuk menunjukkan ijazah saya kepada mereka,” tegas Jokowi, menambahkan bahwa hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memintanya.

Jokowi menegaskan, dirinya siap menunjukkan ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan. “Kalau hakim yang meminta, saya siap,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan bahwa UGM sudah memberikan penjelasan gamblang mengenai riwayat pendidikannya di Fakultas Kehutanan. “UGM sudah cukup jelas,” katanya.

Namun, Jokowi merasa tuduhan terkait ijazah palsu sudah mengarah pada fitnah. “Ini sudah pencemaran nama baik, saya pertimbangkan untuk membawa ini ke ranah hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Jokowi memilih untuk menunjukkan ijazahnya kepada wartawan yang hadir di kediamannya, meskipun tidak memperkenankan wartawan untuk mengambil gambar. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengklarifikasi soal foto ijazah yang beredar, mengungkapkan bahwa kacamata dalam foto sudah pecah karena minus yang tidak terlalu besar.

Sikap Jokowi yang tegas dan jelas menanggapi polemik ini menunjukkan bahwa dirinya tidak akan tergoyahkan oleh upaya-upaya yang merugikan nama baiknya, dengan tetap mengedepankan jalur hukum sebagai solusi. (*)

Jakarta, katasulsel.com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, buka suara soal upaya lobi yang diterimanya dari sejumlah pihak, termasuk pejabat, terkait kasus proyek fiktif yang merugikan negara hingga Rp5 miliar. “Banyak yang melobi, tapi saya tegas, nggak maafkan,” ujarnya, Kamis (17/4/2025).

Kasus ini melibatkan seorang pengamat pertanian yang diduga terlibat dalam proyek fiktif di Kementerian Pertanian. Amran menegaskan, meski ada tekanan untuk bersikap lunak, ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil yang dirugikan.

“Ini bukan urusan pribadi, ini soal rakyat. Nggak ada kompromi, saya membela kepentingan petani dan masyarakat,” tegas Mentan.

Ia mengungkapkan bahwa pengamat tersebut bukan orang baru di kementerian. Seorang guru besar perguruan tinggi ternama yang sebelumnya mendapat sejumlah proyek, namun kini terlibat dalam pelanggaran pengadaan barang dan jasa. “Ada 23 pelanggaran. Barangnya nggak dipakai, proyeknya fiktif,” tambahnya.

Amran menekankan bahwa Kementerian Pertanian akan terus terbuka terhadap kritik konstruktif yang berbasis data, tetapi ia tidak akan mentolerir praktik korupsi. “Tidak ada ruang untuk korupsi, tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujar Amran tegas.

Ia juga mengingatkan, semua pihak—termasuk pengamat—harus siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka. “Jangan berdrama, ini soal keadilan. Kami akan menindak tegas siapa pun yang merugikan negara.”

Proses hukum kini tengah berjalan, dan Amran berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam upaya memberantas korupsi di sektor pertanian. (*)

Bantaeng, Katasulsel.com – Bupati Bantaeng, Uji Nurdin, sedang tak main-main. Ia datang dengan solusi. Petani mengeluh soal pupuk langka. Tapi, ternyata masalah bukan pada stok, melainkan pada pendistribusian.

Gudang penuh dengan pupuk. “Stok melimpah, tapi pengecer masih sulit dapat. Ini yang harus dievaluasi,” kata Uji Nurdin tegas.

Pengecer yang tak bisa menyalurkan pupuk tepat waktu akan segera diganti. “Petani jadi prioritas. Jika pengecer gagal, bupati turun tangan.”

Inilah yang disebut “penyelesaian berbasis data” menurut istilah ilmiah agrikultur. Pemkab Bantaeng punya stok pupuk melimpah, tapi distribusinya harus lebih cepat dan tepat sasaran. “Program petani bangkit sudah berjalan. Saya jamin stok ada,” lanjutnya.

Petani di Bantaeng bukan hanya berharap pada program daerah. Tapi juga pada kebijakan Presiden Prabowo yang turut mendukung swasembada pangan. Uji Nurdin tidak main-main soal ini. Jika pengecer tidak optimal, akan ada evaluasi langsung. Ini semacam pengawasan sistemik yang juga dapat disebut kontrol kualitas distribusi pupuk.

Anggaran tambahan untuk pupuk non-subsidi pun telah disiapkan. Jadi, pupuk subsidi sudah pasti tersedia. Tinggal tunggu distribusinya lancar. Semuanya demi pertanian yang lebih maju.

“Jika ini berhasil, kita selangkah lebih dekat menuju swasembada pangan yang sebenar-benarnya,” tutup Uji Nurdin dengan optimisme tinggi.(*)

Makassar, Global.com – 519 personel jajaran Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), dikerahkan dalam mengamankan rangkaian ibadah Misa Paskah yang dijadwalkan pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025). 

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan bahwa ratusan personel itu akan disebar di 151 gereja di Kota Makassar dengan prosedur keamanan ketat. 

“Pengamanan dilakukan 151 gereja, dan gereja prioritas ada 10 titik,” ucap Didik dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025). 

Adapun 10 gereja prioritas yang dijaga dengan sistem pengamanan ketat yakni Gereja Imanuel, Gereja Katedral Makassar, Gereja Petra, Gereja Katolik ST Fransiskus Asisi, Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosari-Kare, Gereja Balla Makassar, Gereja YHS Church Bethany, Gereja Kristus Raja, GPIB Bukit Zaitun, dan Gereja Paroki Santo Yakobus. 

Didik bilang, selain pengamanan ketat selama 24 jam, kepolisian juga bakal meningkatkan patroli bersama dengan unsur TNI dan pemerintah setempat. 

“Dilakukan guna mewujudkan situasi aman dan tertib pada perayaan ibadah bagi masyarakat,” tutup dia. 

Untuk diketahui, pelaksanaan ibadah Kamis Suci di sejumlah gereja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dijamin aman berkat penjagaan ketat yang dilakukan oleh personel gabungan. 

Pantauan di Gereja Katedral Makassar, Jalan Kajaolalido, Kecamatan Ujung Pandang, pada Kamis (17/4/2025), puluhan personel gabungan dari Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulsel, Polda Sulsel, dan Polrestabes Makassar telah memulai proses sterilisasi.

Berdasarkan informasi, di Gereja Katedral Makassar sendiri jemaat yang datang melakukan rangkaian ibadah Misa Paskah diperkirakan mencapai 1.800 orang. 

Komandan Detasemen (Danden) Gegana Satbrimob Polda Sulsel, Kompol Mansur mengatakan bahwa sterilisasi telah dilakukan di lebih dari 10 gereja yang tersebar di Kota Makassar dengan melibatkan tim Unit K9 Sabhara Polda Sulsel. 

“Ada beberapa gereja yang dilaksanakan sterilisasi. Totalnya lebih dari 10. Personel yang kami libatkan itu ada tiga unit, ada juga di salah satu gereja yang kita tempatkan,” ungkapnya.

Sidrap, Global.com – Dalam rangka memperingati Hari Jumat Agung yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah umat Kristiani, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sidrap melaksanakan pengamanan ketat di sejumlah rumah ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Jumat (18/04/25)

Kapolres Sidrap, AKBP Fantry Taherong melalui Kasi Humas AKP Supiadi Ummareng mengatakan bahwa pengamanan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan ibadah berjalan aman, khidmat, dan tertib. “Kami menurunkan personel di berbagai titik Rumah Ibadah yang menyelenggarakan ibadah Jumat Agung. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga keamanan dan toleransi antar umat beragama di Sidrap,” ujarnya.

Pengamanan dilakukan sejak pagi hari hingga selesai ibadah. Selain personel berseragam, turut diterjunkan juga anggota berpakaian sipil untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.

Sejauh ini, pelaksanaan ibadah Jumat Agung berjalan lancar tanpa kendala. Jemaat yang hadir pun merasa tenang dan mengapresiasi kehadiran aparat kepolisian di sekitar area gereja.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rutinitas tahunan Polres Sidrap dalam menjaga keamanan di momen-momen keagamaan, sekaligus sebagai langkah konkrit dalam memperkuat kerukunan dan keberagaman yang harmonis di masyarakat. (*)

Sidral, Global.com – Kepolisian Resor (Polres) Sidrap mengerahkan personel untuk mengamankan jalannya perayaan Kamis Putih yang digelar oleh jemaat Toraja di sejumlah Rumah Ibadah di Kab. Sidrap, pada Kamis (17/4/25) malam. Langkah ini dilakukan guna memastikan ibadah berjalan aman, khidmat, dan lancar.

Kapolres Sidrap, AKBP Fantry Taherong melalui Kasi Humas AKP Supiadi Ummareng, menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Raya Paskah.

“Kami menurunkan personel di Rumah Ibadah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang merayakan Kamis Putih,” ujar AKP Supiadi.

Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis guna menjaga toleransi antarumat beragama. Selain itu, personel juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi Ibadah dan patroli keliling untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ibadah Kamis Putih yang merupakan bagian dari rangkaian Pekan Suci Paskah, berjalan dengan tertib dan penuh khidmat. Jemaat pun mengapresiasi kehadiran aparat keamanan yang memberikan rasa tenang selama pelaksanaan Ibadah.

Polres Sidrap akan terus melanjutkan pengamanan hingga puncak perayaan Paskah pada Minggu mendatang. (*)

Sidrap, Katasulsel.com — Suasana salat Azhar yang khusyuk di Masjid Nurul Huda, Desa Paseno, Baranti, mendadak pecah oleh teriakan dan kepanikan.

Seorang pria berinisial RV, yang diketahui merupakan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tiba-tiba muncul menyerang Imam Masjid, Ustaz Kardi, saat tengah memimpin ibadah, Jumat, (18/4/2025).

Insiden itu berlangsung cepat, nyaris tak terduga. Pelaku membawa obeng dan gunting, lalu menikam korban sebanyak dua kali.

Kapolsek Baranti, AKP Zakaria, membenarkan peristiwa ini. Ia menyampaikan bahwa korban telah dibawa ke RS Arifin Nu’mang Rappang untuk mendapatkan penanganan medis, sementara pelaku sudah diamankan dan dibawa ke RS Jiwa Dadi Makassar oleh tim gabungan Pemkab Sidrap dan pihak keluarga.

“Pelaku sudah kami serahkan dan sudah diantar oleh tim Tim Pemkab Sidrap dan keluarganya ke RS Dadi dan untuk ditangani secara medis dan psikologis, karena ini menyangkut kondisi kejiwaan. Kalau korban, saat ini masih dalam penanganan di rumah sakit,” ujar Zakaria saat dihubungi terpisah.

RV bukan nama baru di desa itu. Sebelumnya, ia beberapa kali muncul dan berteriak-teriak saat waktu salat, terutama subuh. Warga sempat mencoba pendekatan persuasif, tapi gangguan kembali muncul hingga berujung petaka.(*)

Jakarta, katasulsel.com – Meskipun tak tergolong dalam barisan pendukung Prabowo pada Pemilu 2024, posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) seolah tetap kukuh, tak tergoyahkan. Berbeda dengan banyak BUMN lainnya yang telah mengalami perombakan, Darmo—begitu ia disapa—seakan terus diperkuat posisinya dan tetap menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan penyedia listrik tersebut.

Namun, posisi Darmo yang semakin kokoh ini tak lepas dari perhatian banyak pihak. Indikasi adanya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) mulai terendus, terutama setelah beberapa perombakan di tubuh PLN dalam beberapa waktu terakhir.

Sumber internal di PLN Pusat mengungkapkan, menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Darmo melakukan perombakan di Direksi dan Komisaris PLN Batam, anak perusahaan PLN, serta di PLN Nusantara Power Construction (NPC), perusahaan subholding PLN.

“Padahal, waktu itu alasan kenapa dua posisi Direksi di PLN Nusantara Power yang kosong belum diisi adalah menunggu arahan dari Danantara. Lagi pula, hingga saat ini, RUPS PLN Holding belum dilakukan. Ada tujuh Direksi yang hingga kini belum menerima SK setelah perpanjangan masa jabatan Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly pada November lalu,” jelas sumber tersebut.

Namun, kenyataannya, ketika posisi-posisi penting di subholding PLN itu masih kosong, justru yang terjadi adalah perombakan di bagian lain yang sudah terisi pejabatnya.

“Anehnya, menjelang akhir Maret, tepat dua atau tiga hari sebelum Lebaran, terjadi perombakan di Direksi dan Komisaris PLN Batam, serta penggantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction. Ini menjadi pertanyaan, apa kepentingannya di balik semua ini?” tambah sumber.

Salah satu yang menarik perhatian adalah penggantian posisi Direksi PLN NPC—yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk PLN—dengan mantan General Manager PLN UID Jawa, Agung Murdifi. Murdifi seharusnya pensiun pada 1 April 2025, namun dipilih menggantikan pejabat sebelumnya meskipun tidak ada masalah dengan pejabat yang diganti.

“Seharusnya, jika memang perlu pergantian, dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Tapi ini terkesan seperti Darmo ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menempatkan orang-orangnya, meskipun harus mengorbankan pegawai lainnya yang telah bekerja dengan baik,” kritik sumber tersebut.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, juga mengungkapkan keheranannya atas situasi ini. Menurutnya, banyak hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir terkait posisi Darmawan Prasodjo di PLN.

“Kenapa ada perombakan di BUMN besar lainnya seperti Pertamina, Garuda, dan Bulog, sementara PLN tidak? Ini janggal,” kata Yudhistira. “Kami juga percaya bahwa ada banyak orang yang lebih mumpuni di negeri ini untuk mengisi posisi Dirut PLN. Tetapi kenyataannya, Darmo bisa bertahan meski sudah lama menjabat sejak era Presiden Jokowi.”

Tak hanya itu, Yudis dan tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga sudah melaporkan dugaan korupsi di PLN pada era kepemimpinan Darmo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami tetap optimis bahwa berbagai persoalan di PLN akan terbongkar dan dibawa ke ranah hukum, mengikuti jejak BUMN lainnya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” tutup Yudhistira. (*)

Jakarta, Global.Katasulsel.com – Meski terendus bukan masuk barisan pendukung Prabowo di masa Pemilu 2024, namun posisi Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN (Persero) seolah tak tergoyahkan. 

Beda dengan BUMN lainnya yang sudah banyak dirombak, pria yang akrab disapa Darmo itu justru semakin kuat dan seolah tetap dipertahankan untuk menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut.

Buktinya, Darmo terus memainkan perannya dan terkesan melakukan praktik ‘abuse of power’.

Indikasi itu terendus saat beberapa hari menjelang lebaran idul Fitri 1446 H lalu, Darmo melakukan perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam sebagai anak perusahaan (AP) PLN dan PLN Nusantara Power Construction (NPC) sebagai perusahaan sub holding (SH) PLN.

“Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara. Lagi pula sampai sekarang RUPS PLN Holding saja belum dilakukan, ada 7 Direksi yang sampai saat ini belum terima SK setelah di November lalu Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly Direktur Keuangan yang diperpanjang masa jabatannya,” sebut sumber di PLN Pusat.

Tapi faktanya, lanjut sumber, di saat kedua jabatan direksi di perusahaan sub holding PLN itu masih kosong, justru yang masih ada pejabatnya malah dirombak. 

“Ya begitu, kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya, yang jelas pada akhir Maret lalu atau persis dua apa tiga hari lagi lebaran, terjadi perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam dan pergantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), anak perusahaan Nusantara Power sebagai sub holding PLN,” beber sumber. 

Anehnya, lanjut sumber, posisi Direksi PLN NPC yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk, justru digantikan oleh mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi yang seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN terhitung per 1 April 2025.

“Padahal pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya,” kecam sumber.

Copot Dirut PLN

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang ditemui sesaat akan bertolak ke Jakarta mengungkapkan sebenarnya banyak fakta terkait Dirut PLN yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk mengganti Darmawan Prasodjo dari kursi orang nomor satu di PLN.

“Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?,” tanya Yudhistira heran, Jumat (18/4/2025).

“Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN, tapi tidak tahu juga begitu kuatnya Darmo sehingga dia bisa bertahan menjabat sejak zaman Presiden Jokowi. Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia,” tambahnya.

Bahkan tak hanya abuse of power yang terindikasi dilakukan, Yudis bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga sudah melaporkan berbagai dugaan korupsi di PLN era kepempinan Darmo ke Kortas Tipikor Polri, meski sampai sekarang kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” tutupnya.