Penulis: redaksikatasulsel

  • Imam Masjid di Sidrap Ditikam saat Pimpin Salat, Pelaku Diduga ODGJ

    Imam Masjid di Sidrap Ditikam saat Pimpin Salat, Pelaku Diduga ODGJ

    Sidrap, Katasulsel.com — Suasana salat Azhar yang khusyuk di Masjid Nurul Huda, Desa Paseno, Baranti, mendadak pecah oleh teriakan dan kepanikan.

    Seorang pria berinisial RV, yang diketahui merupakan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tiba-tiba muncul menyerang Imam Masjid, Ustaz Kardi, saat tengah memimpin ibadah, Jumat, (18/4/2025).

    Insiden itu berlangsung cepat, nyaris tak terduga. Pelaku membawa obeng dan gunting, lalu menikam korban sebanyak dua kali.

    Kapolsek Baranti, AKP Zakaria, membenarkan peristiwa ini. Ia menyampaikan bahwa korban telah dibawa ke RS Arifin Nu’mang Rappang untuk mendapatkan penanganan medis, sementara pelaku sudah diamankan dan dibawa ke RS Jiwa Dadi Makassar oleh tim gabungan Pemkab Sidrap dan pihak keluarga.

    “Pelaku sudah kami serahkan dan sudah diantar oleh tim Tim Pemkab Sidrap dan keluarganya ke RS Dadi dan untuk ditangani secara medis dan psikologis, karena ini menyangkut kondisi kejiwaan. Kalau korban, saat ini masih dalam penanganan di rumah sakit,” ujar Zakaria saat dihubungi terpisah.

    RV bukan nama baru di desa itu. Sebelumnya, ia beberapa kali muncul dan berteriak-teriak saat waktu salat, terutama subuh. Warga sempat mencoba pendekatan persuasif, tapi gangguan kembali muncul hingga berujung petaka.(*)

  • Abaikan Danantara, Dirut PLN Diduga Lakukan Abuse of Power Lewat Praktik Rombak Petinggi AP dan SH

    Abaikan Danantara, Dirut PLN Diduga Lakukan Abuse of Power Lewat Praktik Rombak Petinggi AP dan SH

    Jakarta, katasulsel.com – Meskipun tak tergolong dalam barisan pendukung Prabowo pada Pemilu 2024, posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) seolah tetap kukuh, tak tergoyahkan. Berbeda dengan banyak BUMN lainnya yang telah mengalami perombakan, Darmo—begitu ia disapa—seakan terus diperkuat posisinya dan tetap menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan penyedia listrik tersebut.

    Namun, posisi Darmo yang semakin kokoh ini tak lepas dari perhatian banyak pihak. Indikasi adanya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) mulai terendus, terutama setelah beberapa perombakan di tubuh PLN dalam beberapa waktu terakhir.

    Sumber internal di PLN Pusat mengungkapkan, menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Darmo melakukan perombakan di Direksi dan Komisaris PLN Batam, anak perusahaan PLN, serta di PLN Nusantara Power Construction (NPC), perusahaan subholding PLN.

    “Padahal, waktu itu alasan kenapa dua posisi Direksi di PLN Nusantara Power yang kosong belum diisi adalah menunggu arahan dari Danantara. Lagi pula, hingga saat ini, RUPS PLN Holding belum dilakukan. Ada tujuh Direksi yang hingga kini belum menerima SK setelah perpanjangan masa jabatan Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly pada November lalu,” jelas sumber tersebut.

    Namun, kenyataannya, ketika posisi-posisi penting di subholding PLN itu masih kosong, justru yang terjadi adalah perombakan di bagian lain yang sudah terisi pejabatnya.

    “Anehnya, menjelang akhir Maret, tepat dua atau tiga hari sebelum Lebaran, terjadi perombakan di Direksi dan Komisaris PLN Batam, serta penggantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction. Ini menjadi pertanyaan, apa kepentingannya di balik semua ini?” tambah sumber.

    Salah satu yang menarik perhatian adalah penggantian posisi Direksi PLN NPC—yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk PLN—dengan mantan General Manager PLN UID Jawa, Agung Murdifi. Murdifi seharusnya pensiun pada 1 April 2025, namun dipilih menggantikan pejabat sebelumnya meskipun tidak ada masalah dengan pejabat yang diganti.

    “Seharusnya, jika memang perlu pergantian, dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Tapi ini terkesan seperti Darmo ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menempatkan orang-orangnya, meskipun harus mengorbankan pegawai lainnya yang telah bekerja dengan baik,” kritik sumber tersebut.

    Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, juga mengungkapkan keheranannya atas situasi ini. Menurutnya, banyak hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir terkait posisi Darmawan Prasodjo di PLN.

    “Kenapa ada perombakan di BUMN besar lainnya seperti Pertamina, Garuda, dan Bulog, sementara PLN tidak? Ini janggal,” kata Yudhistira. “Kami juga percaya bahwa ada banyak orang yang lebih mumpuni di negeri ini untuk mengisi posisi Dirut PLN. Tetapi kenyataannya, Darmo bisa bertahan meski sudah lama menjabat sejak era Presiden Jokowi.”

    Tak hanya itu, Yudis dan tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga sudah melaporkan dugaan korupsi di PLN pada era kepemimpinan Darmo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

    “Kami tetap optimis bahwa berbagai persoalan di PLN akan terbongkar dan dibawa ke ranah hukum, mengikuti jejak BUMN lainnya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” tutup Yudhistira. (*)

  • Abaikan Danantara, Dirut PLN Diduga Lakukan Abuse Of Power Lewat Praktik Rombak Petinggi AP dan SH

    Abaikan Danantara, Dirut PLN Diduga Lakukan Abuse Of Power Lewat Praktik Rombak Petinggi AP dan SH

    Jakarta, Global.Katasulsel.com – Meski terendus bukan masuk barisan pendukung Prabowo di masa Pemilu 2024, namun posisi Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN (Persero) seolah tak tergoyahkan. 

    Beda dengan BUMN lainnya yang sudah banyak dirombak, pria yang akrab disapa Darmo itu justru semakin kuat dan seolah tetap dipertahankan untuk menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut.

    Buktinya, Darmo terus memainkan perannya dan terkesan melakukan praktik ‘abuse of power’.

    Indikasi itu terendus saat beberapa hari menjelang lebaran idul Fitri 1446 H lalu, Darmo melakukan perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam sebagai anak perusahaan (AP) PLN dan PLN Nusantara Power Construction (NPC) sebagai perusahaan sub holding (SH) PLN.

    “Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara. Lagi pula sampai sekarang RUPS PLN Holding saja belum dilakukan, ada 7 Direksi yang sampai saat ini belum terima SK setelah di November lalu Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly Direktur Keuangan yang diperpanjang masa jabatannya,” sebut sumber di PLN Pusat.

    Tapi faktanya, lanjut sumber, di saat kedua jabatan direksi di perusahaan sub holding PLN itu masih kosong, justru yang masih ada pejabatnya malah dirombak. 

    “Ya begitu, kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya, yang jelas pada akhir Maret lalu atau persis dua apa tiga hari lagi lebaran, terjadi perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam dan pergantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), anak perusahaan Nusantara Power sebagai sub holding PLN,” beber sumber. 

    Anehnya, lanjut sumber, posisi Direksi PLN NPC yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk, justru digantikan oleh mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi yang seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN terhitung per 1 April 2025.

    “Padahal pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya,” kecam sumber.

    Copot Dirut PLN

    Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang ditemui sesaat akan bertolak ke Jakarta mengungkapkan sebenarnya banyak fakta terkait Dirut PLN yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk mengganti Darmawan Prasodjo dari kursi orang nomor satu di PLN.

    “Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?,” tanya Yudhistira heran, Jumat (18/4/2025).

    “Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN, tapi tidak tahu juga begitu kuatnya Darmo sehingga dia bisa bertahan menjabat sejak zaman Presiden Jokowi. Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia,” tambahnya.

    Bahkan tak hanya abuse of power yang terindikasi dilakukan, Yudis bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga sudah melaporkan berbagai dugaan korupsi di PLN era kepempinan Darmo ke Kortas Tipikor Polri, meski sampai sekarang kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

    “Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” tutupnya.

  • Keluarga Korban Gunakan Hak Jawab Soal Berita Kehilangan Istri dan Pekerjaan

    Keluarga Korban Gunakan Hak Jawab Soal Berita Kehilangan Istri dan Pekerjaan

    Enrekang, katasulsel.com — Kami Sampaikan Kepada media ini (Juga ditembuskan kepada sejumlah media lainnya yang telah memuat berita terkait, red) bahwa apa yang diberitakan pada tanggal 1 April 2025 oleh media ini terkait isi berita mengenai kehilangan istri korban dan pekerjaan.

    Kami dari pihak keluarga sudah menyampaikan sebenarnya terkait krornologis kejadian kepada pihak penyidik Polres Enrekang dan mengkonfirmasi kepihak Polsek Enrekang, akan tetapi tidak sesuai berita yang beredar dan mencemarkan nama baik keluarga kami khususnya istri almarhum.

    Oleh Karena itu, kami sampaikan kepada pihak media ini dan media lain yang telah memuat, untuk memuat klasifikasi terkait Berita yang beredar dan memohon maaf langsung ke Istri amarhum dan keluarga kami dan menyebarkannya ke media online ini

    Dengan termuatnya berita klarifikasi tersebut, maka media ini telah memberikan hak kepada yang bersangkutan (pihak) keluarga untuk menggunakan hak jawabnya sebagaimana dimaksud dalam UU pokok pers No 40 tahun 1999. Sekali lagi. Kami memohon maaf atas kekeliruan ini. (*)

  • Saldo DANA Gratis THR Lebaran 2025, Begini Cara Dapatnya

    Saldo DANA Gratis THR Lebaran 2025, Begini Cara Dapatnya

    Jakarta, katasulsel.com – Menjelang Lebaran 2025, peluang mendapatkan saldo DANA gratis semakin terbuka. THR digital jadi solusi praktis buat dompet makin tebal.

    Apa Itu Saldo DANA Gratis?Saldo DANA gratis adalah uang elektronik yang bisa diperoleh tanpa keluar biaya. Bisa dipakai buat belanja online, bayar tagihan, atau transfer ke bank.

    DANA, e-wallet dengan lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia, menawarkan berbagai cara mendapatkan saldo gratis, terutama saat momen spesial seperti Lebaran.

    5 Cara Dapat Saldo DANA Gratis Edisi THR Lebaran 2025

    Manfaatkan Fitur DANA Kaget

    Link DANA Kaget sering dibagikan di X (Twitter), Facebook, Telegram, dan grup komunitas.

    Klik link dan pastikan akun DANA sudah premium.

    Jika beruntung, saldo ratusan ribu bisa langsung masuk.

    Mainkan Mini Games di Aplikasi DANA

    Cek menu Mini Games di aplikasi DANA.

    Mainkan game seperti DANA Shake, DANA Labyrinth, dan Lucky Spin.

    Selesaikan misi untuk kesempatan menang saldo gratis.

    Ikut Program Referral

    Bersambung..

    Laman: 1 2

  • Beda Nasib Bumdes di Sidrap, Warga Desa Wunut Klaten Keciprat THR Tanpa Terkecuali

    Beda Nasib Bumdes di Sidrap, Warga Desa Wunut Klaten Keciprat THR Tanpa Terkecuali

    Jakarta, katasulsel.com — Desa Wunut, di Kecamatan Tulung, Klaten, Solo, Jawa Tengah ini, bukan desa biasa.

    Di saat banyak orang masih mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok, desa ini malah bagi-bagi THR ke semua warganya loh. Keren dan hebat ya.

    Bayangkan, total Rp 457,8 juta digelontorkan tanpa pandang bulu. Anak kecil sampai orang tua, kaya atau miskin, semua kebagian rejeki dari pemerintah desa (pemdes) nya.

    Hem, darimana duit sebanyak itu?

    Rupanya, duit itu didapatkan dengan cara usaha. Ya, usaha desa. THR ini berasal dari hasil pengelolaan Umbul Pelem Water Park, semacam kolam pemandian, destinasi wisata yang jadi mesin uang desa.

    Dari sinilah Bumdes Sumber Kamulyan mengumpulkan cuan, lalu membaginya ke seluruh warga. Prinsipnya sederhana: usaha maju, rakyat ikut sejahtera.

    Dulu, THR hanya diberikan per KK. Tahun ini, aturan berubah.

    Bersambung…

    Laman: 1 2 3

  • Live Streaming Timnas Vs Australia, “Kalahkan Mereka”  Seru Kluivert

    Live Streaming Timnas Vs Australia, “Kalahkan Mereka”  Seru Kluivert

    Jakarta, katasulsel.com — Sydney, Bersiaplah. Timnas Garuda siap menerjang kandang kanguru di laga kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Pertandingan Australia vs Indonesia yang dijadwalkan esok hari di Stadion Sepak Bola Sydney,  diprediksi bakal panas.

    “Kualitas Garuda lebih baik”,  Itulah  kata-kata  penuh  semangat  dari  pelatih  Timnas  Indonesia,  Luis  Milla.  Ia  yakin  timnya  bisa  mencuri  poin  di  kandang  Australia.

    “Ini  pertarungan  yang  menentukan!”  kata  Milla  lagi.  “Kemenangan  akan  membawa  kita  lebih  dekat  ke  Piala  Dunia  2026” akunya.

    Pertarungan  ini  bukan  sekadar  laga  sepak  bola.  Ini  adalah  pertarungan  prestise  dan  kebanggaan  bangsa! 

    Oh ya. Kamu  bisa  menyaksikan  pertandingan  dramatis  ini  secara  langsung  melalui  live  streaming  di: GTV, RCTI TV atau Sportstars 2

    Jangan  lupa  dukung  Timnas  Indonesia ya!

    Siap  menyaksikan  aksi  garuda  menyerbu  kandang  kanguru?

    Saksikan  pertandingan  yang  mendebarkan  ini  dan  jangan  lupa  bagikan  artikel  ini  ke  teman-teman  kamu!

    Salam  Olahraga. (*)

  • Beda Kasta, APBD Makassar VS Parepare dan Barru, Bone Oke, Gowa Sedikit Boros

    Beda Kasta, APBD Makassar VS Parepare dan Barru, Bone Oke, Gowa Sedikit Boros

    Jakarta, Katasulsel.com — Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memegang dompet raksasa untuk tahun 2025.

    APBD total? Rp 47,973 triliun pendapatan dan Rp 48,296 triliun belanja. Ada minus? Sedikit, Rp 322,51 miliar di pembiayaan.

    Sementara itu, dompet utama Sulsel—APBD provinsi—bernilai Rp 9,740 triliun pendapatan dan Rp 9,610 triliun belanja.

    Tapi ada defisit Rp 130,02 miliar. Ya, agak boncos.

    Lantas, siapa yang paling tajir di antara 24 kabupaten/kota? Jawabannya sudah bisa ditebak: Makassar.

    Berikut ini, ulasan tim katasulsel.com redaksi Jakarta setelah menganalisis data dari Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (per 16 Maret 2025).

    Kota “Daeng” ini, menguasai panggung dengan APBD Rp 5,3 triliun. Tapi di Makassar, ada juga yang menyebut angka hingga Rp5,6 triliun?.

    Sementara itu, di sisi lain panggung, Parepare dan Barru masih di bawah Rp 1 triliun.

    Rinciannya, Dompet Siapa Paling Gemuk?

    Mari kita intip siapa yang paling tebal dan siapa yang harus lebih irit:

    Bone: Rp 2,848 triliun pendapatan. Ini raksasa di luar Makassar.

    Gowa: Rp 2,198 triliun, tapi belanja lebih besar dari pendapatan.

    Luwu Timur: Rp 2,056 triliun, cukup stabil.

    Maros: Rp 1,656 triliun, belanjanya pas-pasan.

    Barru: Paling ramping dengan Rp 919,67 miliar.

    Yang Minus?

    Luwu Utara, Maros, Takalar, dan Sulsel sendiri punya catatan merah. Ada defisit yang perlu ditambal.

    Di balik angka-angka ini, satu hal yang pasti: uang ada, tinggal bagaimana mengelolanya.

    Apakah akan jadi investasi cerdas atau sekadar habis tanpa jejak? Kita lihat nanti. (*)

  • Penipuan Investasi Bodong Jaringan Indonesia-Malaysia, Rp1,5 M dari Rekening Penampungan

    Penipuan Investasi Bodong Jaringan Indonesia-Malaysia, Rp1,5 M dari Rekening Penampungan

    Jakarta, katasulsel.com — Sindikat penipuan investasi bodong berbasis kripto dan trading saham, kembali menyeruak.

    Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan yang melibatkan pelaku lintas negara Indonesia-malaysia ini.

    Hasilnya, 67 rekening dengan total dana Rp 1,5 miliar diblokir.

    Dirtpidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, menjelaskan, rekening-rekening tersebut digunakan sebagai penampungan hasil kejahatan.

    “Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kegiatan sebesar Rp 1.532.583.568,” ungkap Himawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Maret 2025.

    Tiga WNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AN, MSD, dan WZ. Namun, cerita tak berhenti di situ. Ada sosok warga Malaysia yang disebut sebagai pengendali utama jaringan ini.

    Tersangka AN diketahui membantu pendirian perusahaan dan pembuatan rekening nominee.

    Bersambung..

    Laman: 1 2 3

  • Tangan Besi, Tangan Terikat

    Tangan Besi, Tangan Terikat

    Hukum pidana adalah panggung besar. Di atasnya, banyak ‘aktor’ bermain. Ada polisi, jaksa, hakim. Ada penyidik, pengacara, bahkan terdakwa. Semua punya peran. Tapi tak semua bisa bertindak sama.

    Oleh: Edy Basri.,S.H (Pemred Katasulsel.com)

    RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) terbaru mengatur ulang lakon mereka.

    Penyidik dibagi-bagi. Tidak semua bisa menangkap. Tidak semua bisa menahan. Ada aturan baru. Ada batasan yang dibuat.

    Di atas kertas, aturan ini rapi. Pasal 6 Ayat (1) menyebut siapa saja yang bisa jadi penyidik. Ada polisi, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan penyidik tertentu seperti jaksa hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Tapi, soal menangkap dan menahan? Tidak semua dapat wewenang itu.

    Saya tertarik dan runtut mengikuti perkembangan revisi KUHAP ini. Saya anggap, ini penting. Masyarakat awam harus tahu.

    Pasal 87 bilang, hanya polisi dan penyidik tertentu yang bisa menangkap. PPNS? Tidak bisa. Kecuali ada perintah dari polisi. Ada pengecualian untuk jaksa, KPK, dan TNI Angkatan Laut (AL). Mereka tetap boleh menangkap.

    Begitu juga dengan penahanan. Pasal 92 berbicara. Lagi-lagi, hanya polisi, jaksa, KPK, dan TNI AL yang bisa menahan orang. PPNS? Sama. Harus menunggu perintah dari polisi.

    Panggung hukum berubah. Ada yang diberi wewenang lebih. Ada yang dibatasi. Ini soal kendali. Soal siapa yang memegang kuasa atas kebebasan seseorang.

    Bagi polisi, aturan ini mungkin kabar baik. Mereka tetap jadi aktor utama. Tapi bagi PPNS? Tangan mereka terikat.

    Apakah ini demi kepastian hukum? Atau ada skenario lain? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, pentas hukum terus berjalan. Babak baru baru saja dimulai. (*)