Jokowi Larang Sekolah Bikin Surat Tanggung Risiko Vaksin Anak _____ KKBS Bersatu Pinrang Terbentuk, Ketua DPP, Nursyam: Pengurus DPC Parepare Juga Segera Dilantik _____ Masjid Megah Dibangun Pengusaha Jakarta Asal Sidrap Diresmikan Dollah Mando

Hanya 3 di Sulsel, Enrekang Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

  • Bagikan

Katasulsel.com, ENREKANG — Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali meriah penghargaan prestisius. Kali ini datang dari Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman RI mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten, pada Rabu, 29 Desember 2021.

Acara ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.”Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi,” ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya.

Dari hasil pantauan Ombudsman, di lingkup pemerintah kabupaten, produk yang dinilai pada pemerintah kabupaten yaitu sejumlah 217 produk layanan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 24,76 persen atau 103 kabupaten berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi, sebanyak 54,33 persen atau 226 kabupaten berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sebanyak 20,91 persen atau 87 kabupaten berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.

BACA JUGA:  Wabup Asman Paparkan Upaya Tegas Cegah Penularan Covid-19 di Enrekang

Di Sulsel, hanya 3 kabupaten yang berpredikat kepatuhan tinggi atau berada pada zona hijau. Yakni Enrekang, Bulukumba dan Luwu Utara. Bupati Enrekang Muslimin Bando menyambut gembira penghargaan tersebut.

Ini menunjukkan, pelayanan publik di Bumi Massenrempulu semakin berkualitas. Bupati menyebutkan, ada empat pelayanan substansial yang menjadi titik penilaian dan wajib dijaga agar senantiasa prima. Yaitu perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pendidikan. Adapun dinas penyelengara yang dinilai adalah DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Dukcapil.”Penilaian kepatuhan oleh Ombudsman ini sangat penting bagi kita di daerah. Sebab membuat kita bisa melihat kemampuan, keberhasilan, dan kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan,” jelas Bupati.

BACA JUGA:  Tekan Stunting, Pemkab Enrekang Evaluasi Program Gammara'na

Presiden Jokowi dalam arahannyaarahannya menyampaikan pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antarlembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja. Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

“Saya sampaikan selamat kepada para peraih predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Jadikan penghargaan ini sebagai inspirasi untuk melahirkan inovasi pelayanan publik, untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi lebih profesional,” tutup Presiden.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Silakan Pesan iklan Anda !