Buton Utara, katasulsel.com – Sejumlah kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai angkat suara. Mereka kecewa dengan kepemimpinan partai yang dianggap otoriter dan tidak demokratis.
Para kader mengeluhkan pola kepemimpinan yang tertutup dan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting.
Mereka merasa partai ini dikelola seperti perusahaan pribadi, bukan organisasi politik yang mengedepankan musyawarah.
“Kami kecewa! PAN di Butur sudah jauh dari semangat demokrasi. Semua keputusan penting hanya ditentukan oleh segelintir orang,” ujar salah satu kader yang enggan disebutkan namanya, Jumat (14/3/2025).
Menurut mereka, mekanisme partai yang seharusnya terbuka kini semakin menyempit.
Aspirasi kader di tingkat bawah sering diabaikan. Akibatnya, banyak kader merasa kehilangan arah dan semangat dalam berjuang untuk partai.
Kondisi ini dinilai berbahaya bagi soliditas PAN di Buton Utara. Saat ini, PAN adalah partai dominan di daerah tersebut, dengan tujuh kursi legislatif. Namun, jika kepemimpinan tertutup ini terus berlangsung, posisi PAN di Butur bisa terancam.
DPP Diminta Bertindak!Para kader kini berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN turun tangan. Mereka mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan PAN di Buton Utara.
“DPP harus turun tangan! Jika tidak, PAN di Butur bisa kehilangan kekuatan karena kadernya sudah mulai resah,” tegas seorang kader lainnya.
Sementara itu, DPP PAN memang telah mengeluarkan instruksi untuk segera melakukan penjaringan calon ketua. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Kongres VI PAN pada 23-24 Agustus 2024 di Jakarta.
Dalam surat Nomor: PAN/A/KU-SJ/012/II/2025, DPP meminta agar proses Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) segera disiapkan. Berikut ketentuannya:
Pembentukan kepanitiaan paling lambat 8 Maret 2025.
Pendaftaran bakal calon formatur DPW dan DPD PAN dibuka mulai 9-17 Maret 2025.
Laporan hasil pendaftaran diserahkan ke DPP paling lambat 19 Maret 2025.
Jadwal Muswil dan Musda ditentukan oleh DPP PAN.
Acara Muswil dan Musda dilaksanakan secara hybrid.
Ketua Bappilu DPW PAN Sultra, Sukarman, menegaskan bahwa proses penjaringan harus dilakukan secara terbuka.
Jika ada DPD yang menutup diri, maka itu sudah melanggar prinsip demokrasi partai.
“Mestinya dibuka untuk siapa saja! Kalau ada yang mau mencalonkan diri, silakan daftar,” kata Sukarman, Senin (10/3/2025).
Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan PAN Buton Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan para kader.
Laporan: Asman Ode
Tinggalkan Balasan