
Pemerintah pusat dan daerah harus segera merumuskan solusi konkret untuk memastikan bahwa penataan administrasi kepegawaian tidak menjadi bumerang bagi mereka yang telah lama berjuang di bawah panji negara.
Sebab, pada akhirnya, sebuah kebijakan tidak hanya soal angka dan data, tetapi juga soal manusia dan kehidupan mereka.(*)
Baca Juga:Berita Terbaru Wajo Hari Ini
Halaman
- administrasi kepegawaian
- BKN
- daerah Wajo
- Damkar
- Damkar Wajo
- efisiensi birokrasi
- Garda Terdepan
- kebijakan ASN
- Kebijakan Baru
- kebijakan pemerintah
- nasib honorer
- pegawai honorer
- pegawai kontrak
- pejabat daerah
- pekerja bayangan
- Pemadam Kebakaran
- Pemerintah Pusat
- Penegakan Hukum
- penyelamatan
- perubahan administrasi
- perubahan kebijakan
- regulasi ASN
- Satpol PP
- sistem birokrasi
- UU ASN 2023
- Wajo
Tinggalkan Balasan