“Kalau ada masalah dalam pelaksanaan, tanyakan ke kementerian. Jangan tiba-tiba mengarah ke saya seolah-olah saya yang eksekusi. Itu keliru,” ujarnya.
Bicara soal anggaran, awalnya program desa wisata mendapat alokasi Rp500 juta per paket. Namun, karena keterbatasan dana dan demi pemerataan, Kementerian Desa akhirnya memangkasnya menjadi Rp400 juta per paket.
Program ini, kata Andi Iwan, bukan proyek instan yang langsung jadi besar, melainkan stimulan. Artinya, desa yang mendapat bantuan diharapkan bisa mengembangkan potensi wisatanya secara mandiri setelah mendapat suntikan awal ini.
“Seharusnya kita cari solusi bersama, bukan malah mencari-cari masalah. Kalau ada kendala, mari kita kawal bareng-bareng,” tambahnya.
Sorotan terhadap proyek ini harusnya diarahkan ke tempat yang tepat. Jika ada dugaan ketidaksesuaian atau kegagalan, bukan DPR yang harus disalahkan, melainkan pelaksana proyek, yakni kementerian terkait.
“Kami di DPR hanya mengusulkan dan mengawasi. Kalau ada yang tidak beres, ayo kita evaluasi bersama. Bukan malah menjadikan ini ajang serangan pribadi,” tutupnya.
Proyek ini seharusnya jadi berkah buat Wajo, bukan malah jadi ajang ribut-ribut tak jelas. Yang paling penting, bagaimana manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.(sul/oce)
Tinggalkan Balasan