Libatkan Mahasiswa MBKM KPU Sidrap Temui Rektor UMS Rappang

Silakan Share

SIDRAP — Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng (UMS) Rappang, Prof Dr Jamaluddin Ahmad., S.Sos. M.Si, mengaku akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pelibatan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dalam sejumlah tahapan pemilu mendatang di Kabupaten Sidrap.

Hal tersebut diungkapkan Prof Jamaluddin Ahmad, didampingi Harianty Hamid S.P., S.Sos., M. Si, dan Dekan FISIP Dr Herman Dema, S.Pd., S.IP., M.Si, saat menerima kunjungan Ketua dan seluruh Komisioner dan Sekertaris Kantor KPU Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, di ruang kerjanya Selasa (31/5).

“Alhamdulillah 2024, UMS Rappang salah satu dari beberapa kampus di Sulawesi Selatan, yang mendapatkan kuota pertukaran mahasiswa, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Tahun ini kami mendapatkan 100 kuota mahasiswa,” jelas Jamaluddin.

BACA JUGA:  Pemilihan Duta Anak Sidrap 2022, Wujudkan Generasi Pelopor dan Pelapor Atasi Permasalahan Anak

Sementara itu Ketua KPU Sidrap, Syamsuddin Saleng, didampingi anggota KPU Sidrap lainnya, Saharuddin, Aco Ilham, Rasmawati, Akhwan Ali, dan sekertaris KPU setempat Fatmawati, membenarkan kunjungan tersebut.

“KPU Sidrap dan UMS Rappang itu sudah melakukan penandatanganan MoU sejak dua tahun lalu. Pada kunjungan kali ini, kami datang untuk mempertegas bentuk dan bagaimana nantinya pola mahasiswa MBKM ini dilibatkan dalam tahapan kepemiluan kedepan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Sidrap, Akhwan Ali, menambahkan, tak hanya soal mahasiswa MBKM saja, pada pertemuan tersebut juga dibahas rencana agenda kuliah tamu, khususnya mahasiswa semester VII yang memprogram mata kuliah Sistem Kepartaian dan Kepemiluan.

BACA JUGA:  Bupati Sidrap Ikuti Peluncuran Inovasi “Pasti Beraksi”

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy’ari, mendorong agar mahasiswa magang Kampus Meredeka, ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ad hoc, terutama kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada pemilu 2024 mendatang.(@)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.