Pemangku Kepentingan Pendidikan Duduk Bersama di Sidrap

  • Bagikan

SIDRAP — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap bersama BP PAUD Dikmas dan LPMP Sulsel menggelar “Diskusi dan Curah Pendapat Para Pemangku Kepentingan Pendidikan” di Aula STIE Ichsan, Pangkajene, Sidrap, Selasa (16/11/2021).

Kegiatan dihadiri Kepala BP PAUD DIKMAS Sulsel, Arman Agung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sidrap, Andi Muhammad Faisal Burhanuddin, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap, Muhammad Rohady Ramadhan, dan Ketua STIE Ichsan, Darnawati.

Turut hadir, Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud, Syamsuddin, Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Rachmat, Kasi SMK dan PKPLK Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Parepare, Munawar Amrullah. Tampak pula, unsur pengawas, dewan pendidikan, kepala sekolah, orang tua siswa dan pelajar.

Dalam sambutannya Arman Agung mengatakan, kegiatan ditujukan agar praktik-praktik baik yang telah dilakukan pemangku kepentingan dapat diungkapkan sehingga menjadi motivasi para pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA:  Pilkades Lise Sidrap Seru, Rustam Ditantang Abdul Kadir

“Bukan hanya praktek baiknya termasuk juga praktik tidak baiknya dalam artian hal-hal yang menyebabkan kegagalan atau kendala yang dilakukan, itu juga perlu diceritakan sehingga itu tidak dilakukakn di tempat lain,” lanjutnya.

Arman di kesempatan itu mengisahkan saat dirinya bersama Kepala LPMP Sulsel diterima Bupati Sidrap, H. Dollah Mando beberapa waktu lalu. Kala itu ia menyampaikan, Kabupaten Sidrap terpilih sebagai salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan program sekolah penggerak bersama Makassar, Pinrang, Soppeng dan Takalar.

“Sangat luar biasa respon Bapak Bupati dan jajarannya menyambut kami dan merespon program ini sehingga Alhamdulillah itu kemudian dibuktikan dengan jumlah pendaftar yang sangat membanggakan dan telah lulus sekolah penggerak,“ katanya.

Ia kemudian mengajak para sekolah penggerak untuk berkompetisi untuk membuktikan bahwa Sidrap adalah Kota Pendidikan.

“Selaku utusan pemerintah pusat yang ada di provinsi saya sangat mengpresiasi dan sangat bangga dengan respon para kepala sekolah di Kabupaten Sidrap dari seluruh jenjang. Termasuk kehadiran STIE Ichsan sebagai pertanda dukungan terhadap pendidikan memang luar biasa di Kabupaten Sidrap,“ tandasnya.

BACA JUGA:  Kemenkeu RI Akui Enrekang Dalam Hal Pengelolaan Dana Desa

Sementara itu, Plt. Kadisdikbud Sidrap, Muhammad Rohady Ramadhan dalam sambutannya mengatakan pihaknya memberi respon positif dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan program sekolah penggerak.

Rohady berharap, kegiatan sekolah penggerak semakin meningkat. Oleh karena itu, ia meminta kepada LPMP dan BP PAUD Dikmas untuk memberikan coaching clinic kepada kepala sekolah yang akan mengikuti kegiatan program sekolah penggerak Angkatan II.

“Alhamdulillah dengan kegiatan coaching clinic itu kita bisa menghasilkan 165 sekolah lolos, untuk tahap II ini sisa 42 sekolah,” katanya.

“Kita juga tetap mendorong untuk stakeholder yang lainnya, guru penggerak dan sekolah yang lain, untuk bergerak dan mengikuti lagi jika ada kegiatan sekolah penggerak tahap selanjutnya,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Pemkab Enrekang Sosialisasikan Ketentuan Cukai Tahun 2021

Di tempat yang sama, Andi Muhammad Faisal Burhanuddin, mengatakan melalui kegiatan itu dapat mencari dan mengamati hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah penggerak untuk melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Kabuaten Sidrap.

“Ini tentunya dapat diperoleh upaya atau solusi yang akan dilakukan oleh sekolah penggerak, kita berharap para kepala sekolah penggerak berkolaborasi dengan para stakeholder khususnya para orang tua siswa di sekolah masing-masing “ katanya.

Dalam kesempatan itu, Andi Faisal berpesan kepada para kepala sekolah agar menyebarluaskan imbauan Bupati Sidrap dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di kalangan PNS dan tenaga honorer lingkup Pemkab Sidrap. Diketahui, PNS yang belum menerima vaksin covid-19 akan ditunda pembayaran tunjangan kinerjanya.

“Adapun honorer yang tidak bersedia divaksin tanpa ada surat keterangan dokter, maka tidak akan diperpanjang kontraknya tahun depan,” lontarnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Terima kasih, silakan pesan iklan Anda !