Pinrang, katasulsel.com — Tidak terasa, roda organisasi PGRI Pinrang kembali berputar menuju pemilihan ketua baru. April 2025, konferensi penting ini bakal digelar.
Kini, nama-nama mulai mencuat, prediksi pun makin liar, dan suhu persaingan meningkat.
Drs. Darmin, M.Si., sang petahana, berpotensi kembali bertarung. Namun, sosok lain juga muncul sebagai penantang serius.
Salah satunya, Drs. Djasman Tanreso, M.Si., M.Pd.
Pria sederhana kelahiran 18 Agustus 1963 ini dikenal sebagai figur yang gigih membela hak guru di Bumi Lasinrang. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan SDM PGRI Pinrang.
“Saya maju bukan sekadar mencari posisi, tapi untuk memperjuangkan hak guru. Banyak hal yang harus dibenahi, termasuk regulasi yang harus dikawal di daerah,” tegas Djasman, Kamis (14/3/2025).
Ia menyoroti maraknya kasus guru yang terseret masalah hukum. Fenomena yang sering terjadi, guru dipersalahkan dalam perkara-perkara sepele. Djasman menilai, guru butuh perlindungan lebih.
“Pendampingan terhadap guru yang tersangkut masalah harus diperkuat. Jangan sampai ketakutan mengajar justru melemahkan dunia pendidikan,” ujarnya.
Bukan sekadar wacana, Djasman berencana mempererat kerja sama dengan aparat kepolisian. Saat ini, mekanisme koordinasi sudah ada, namun perlu optimalisasi hingga level terbawah.
Menurutnya, PGRI harus lebih berperan dalam menjaga integritas profesi guru.
“Kalau ada masalah, harusnya organisasi dulu yang menyelesaikan sebelum masuk ke ranah hukum,” katanya tegas.
Konferensi PGRI April nanti diprediksi bakal panas. Djasman menyoroti isu independensi organisasi.
Menurutnya, PGRI tidak boleh dikendalikan kepentingan politik lokal.
“Organisasi ini milik guru, bukan bagian dari birokrasi. Tidak perlu ada restu dari bupati dalam pemilihan ketua. Kalau masih ada intervensi, berarti kita belum lepas dari bayang-bayang Orde Baru,” serunya.
Djasman bukan orang baru dalam dunia organisasi.
Karirnya panjang, dari Sekretaris Umum AMPI (1994-2000) saat H.A. Irwan Hamid menjadi ketua, hingga Wakil Ketua KNPI (2002-2005).
Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua PGRI Pinrang di era H. Marhabang, serta aktif di berbagai struktur organisasi pendidikan lainnya.
Visi dan misinya jelas. Ia ingin membangun PGRI sebagai organisasi perjuangan yang mandiri dan non-partisan.
PGRI harus adaptif, responsif, dan mampu memperjuangkan kesejahteraan guru tanpa intervensi politik.
“Saatnya PGRI kembali ke khitah perjuangan!” tutupnya lantang.
April mendatang, semua akan terjawab.
Apakah PGRI Pinrang akan tetap berada di jalur lama, ataukah ada perubahan besar? Semua tergantung pada suara para guru di Bumi Lasinrang.(Hamka)
Tinggalkan Balasan