Makassar, Katasulsel.com — Proyek raksasa. Duit triliunan. Tapi macet di lahan. Itulah yang terjadi pada Bendungan Jenelata, proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kajati Sulsel Agus Salim tak tinggal diam. Sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Sulsel, ia menginisiasi Kick Off Meeting pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulsel.
Sasarannya? Percepatan penerbitan SK Gubernur Sulsel terkait lokasi pengadaan tanah.
Pertemuan itu berlangsung di Kejati Sulsel, Selasa (11/3/2025). Hadir jajaran penting: Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, BPK Sulsel, BBWS Pompengan Jeneberang, ATR/BPN, PTPN I Regional 8, hingga perwakilan kementerian terkait. Semua kumpul. Semua bicara.
Kepala BBWS PJ, Suryadarma Hasyim, membeberkan angka-angka. Dari total 1.722 hektare yang dibutuhkan, baru 168 hektare yang rampung. Itu pun hanya 9,75 persen. Sisanya? Masih tarik ulur.
“Hampir setahun proyek ini jalan di tempat. Padahal, kita butuh percepatan. Lahan tahap IV harus segera tuntas,” katanya.
Bupati Gowa, Husniah Talenrang, tak mau proyek ini berlarut-larut. Ia memastikan Pemkab Gowa ikut mengawal.
“Kita tidak bisa diam. Bendungan ini bukan hanya proyek pemerintah, tapi untuk masyarakat. Ekonomi Gowa bakal terdongkrak,” tegasnya.
Agus Salim paham, tanpa kepastian lahan, pembangunan akan terus tersendat. Ia berkaca pada tahun sebelumnya, ketika progres hanya berjalan 3 persen akibat konflik agraria.
“Inilah kenapa kita libatkan JPN. Jaksa bisa memberikan pendampingan hukum, memastikan semua berjalan sesuai aturan, dan menekan potensi sengketa,” jelasnya.
Bendungan Jenelata bukan proyek kecil. Anggaran Rp 4,15 triliun dari APBN dan Loan Cexim Bank Tiongkok sudah siap digelontorkan. Dengan tipe CFRD (Concrete Face Rockfill Dam), bendungan ini bakal memiliki tampungan normal 223,6 juta meter kubik air dengan luas genangan 12,2 km².
Manfaatnya? Banyak. Reduksi banjir hingga 686 meter kubik per detik, penyediaan air baku 6,05 meter kubik per detik, irigasi 26.773 hektare, dan tambahan listrik 7 MW.
Kini bola ada di tangan pemerintah. Dengan jaksa ikut mengawal, harapan baru muncul. Tak ada lagi drama lahan, tak ada lagi proyek mandek. Bendungan Jenelata harus jalan. Segera. (*)
Tinggalkan Balasan