Berita  

Sidrap Ternyata Miliki 10 Desa Rintisan Awal Penanganan Anak Tidak Sekolah

Silakan Share

SIDRAP — Kabupaten Sidrap termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang sangat peduli terhadap anak tidak sekolah. Buktinya, Sidrap memiliki sedikitnya 19 desa rintisan awal rencana penanganan anak tidak sekolah.

Hal itu terungkap dalam kegiatan monitoring dan pendampingan dalam mendukung program percepatan penanganan anak tidak sekolah, berlangsung di Kabupaten Sidenreng Rappang, Senin (20/12/2021).

Kegiatan dilaksankan Pemprov Sulsel bekerja sama Pemkab Sidrap dan Unicef, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No 71 tahun 2020.

Hadir dalam kegiatan, Staf Ahli Bupati Sidrap Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Nurkanaah, Sekretaris Bappelitbangda, Andi Besse, Kolsultan United Nations Children’s Fund (Unicef) Sulsel dan Maluku, Surianto, dan Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas.

BACA JUGA:  Inspektorat Sidrap Periksa Kas dan Belanja Dana BOS Tahun 2021

Monitoring di Aula Kompleks SKPD ini diikuti 10 kepala desa lokasi pendataan anak tidak sekolah, serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Sidrap.

Nurkanaah memaparkan, dalam RPJMD 2018 – 2023, Kabupaten Sidrap telah menetapkan arah kebijakan pembangunan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Dalam hal ini, lanjut Nurkanaah, program penanganan anak tidak sekolah, diperlukan untuk memastikan anak-anak memperoleh pendidikan, baik melalui sarana formal, non-formal maupun informal.

“Salah satu upaya melalui Peraturan Gubernur No. 71 tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan implementasi dan intervensi di 12 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Sidrap,” ungkapnya.

Di Kabupaten Sidrap sendiri telah ditetapkan 10 desa rintisan awal rencana penanganan anak tidak sekolah, yaitu Carawali, Kanie, Buae, Tanete, Sipodeceng, Tonrong Rijang, Bapangi, Allakuang, Takkalasi dan Ciro-ciroe.

BACA JUGA:  Jabatan Kabag Ren dan 2 Kapolsek Disertijabkan Serta Penyerahan Jabatan Kasat Intelkam Polres Sidrap

Sementara Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas menjelaskan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan mengikuti Program Wajib Belajar 12 tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah atau putus sekolah di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun pedesaan.

“Kami berharap desa dapat mengupayakan pendataan segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Sehingga pencegahan dan intervensi mencapai target mengembalikan anak yang tidak pernah sekolah, putus sekolah atau tamat tetapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, dapat segera kembali bersekolah,” tandasnya.

Adapun pemateri kegiatan itu yakni perwakilan kolsultan Unicef Sulsel dan Maluku, Surianto, dan Fungsional Perencanaan Madya Bappelitbanga Provinsi Sulsel, Pebriani.

BACA JUGA:  Dukung Energi Ramah Lingkungan, Bupati dan Wabup Sidrap Hadiri Electrifying Lifestyle Festival

Turut hadir, Sekretaris Dinas Sosial Sidrap, Andi Bahari, Kabid Perencanan Infrastruktur Kewilayahan dan Pemerintahan Bappelitbangda Sidrap, Abdul Hadi, Kabid Perencanaan Bidang Perekonomian Bappelitbangda Sidrap, Nasrah Anitasari Rasyid, perwakilan LPP Bone, Andi Fatmawati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.