Wartawan media ini menanyakan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), seperti Kabupaten Soppeng, Sidrap, Wajo, dan Enrekang terkait kebijakan tersebut. Mendagri Tito menjawab, iya. semuanya.
Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar diterapkan dan tidak hanya dijadikan dalih untuk mengalihkan dana ke pos-pos lain yang kurang jelas.
Dengan adanya sistem pemantauan ini, tidak ada lagi celah bagi daerah untuk sekadar “lapor-lapor” tanpa implementasi yang nyata.
Bahkan, jika ditemukan ada daerah yang mengakali kebijakan ini dengan memotong anggaran yang sebenarnya vital bagi masyarakat, sanksi tegas bisa saja dijatuhkan.
Salah satu sorotan utama Tito adalah fakta bahwa banyak daerah masih memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai triliunan rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih belum optimal dalam menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat.
Dengan kebijakan baru ini, Mendagri ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka di laporan keuangan.
Bersambung…
Tinggalkan Balasan