Tak sekadar wacana, DPRD Sulbar berbagi pengalaman soal penerapan digitalisasi dalam sistem perencanaan anggaran yang mampu memangkas birokrasi panjang dan meminimalisir potensi kebocoran kas daerah.
Anggota DPRD Sidrap, Agus Syamsuddin, menilai konsultasi ini sebagai kesempatan berharga untuk menyesuaikan strategi pengelolaan APBD di Sidrap agar lebih adaptif terhadap tuntutan efisiensi belanja.
“Setiap daerah punya tantangan dan karakteristik fiskal yang berbeda, tapi prinsip dasarnya tetap sama: bagaimana anggaran bisa bekerja maksimal untuk rakyat,” ungkapnya.
Ia berharap, hasil konsultasi ini dapat menjadi bahan bakar dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih efektif dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Dari sini, kita bisa menyusun pola kerja yang lebih terukur dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan asumsi,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi antardaerah seperti ini, DPRD Sidrap optimistis bisa menata anggaran secara lebih cermat, sehingga setiap alokasi APBD benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.(*)
Tinggalkan Balasan