Konawe, Katasulsel.com – Sebuah kios di Jalan Poros Pohara-Lasolo, Desa Mendikonu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, diduga telah beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Meski aktivitas ini berlangsung di dekat permukiman warga, hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH), menimbulkan dugaan adanya pembiaran.
Investigasi yang dilakukan awak media pada Selasa malam (18/02/2025) mengungkapkan adanya aktivitas mencurigakan di dalam gudang tersebut. Terlihat sebuah mobil tangki berkapasitas 5.000 liter memasuki lokasi yang diduga menjadi tempat pengolahan dan penimbunan BBM solar bersubsidi. Selain itu, ditemukan sejumlah barang yang menguatkan dugaan ini, di antaranya:
- 1 unit dump truck berisi solar 5.000 liter
- 49 jeriken berkapasitas 35 liter yang sudah terisi
- 3 drum berisi solar
- 4 drum kosong
- 1 tandon tangki kapasitas 10.000 liter (kosong)
- 1 tandon tangki kapasitas 5.000 liter (kosong)
- 13 drum yang masih berisi
Terkait temuan ini, seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas di gudang tersebut sudah berlangsung cukup lama. Ia mengaku sering melihat mobil tangki berwarna biru-putih keluar masuk lokasi tersebut. Warga menduga bahwa gudang ini dikelola oleh dua kios yang bersebelahan, dengan inisial B dan M.
“Kami sering lihat ada mobil tangki keluar masuk ke dalam gudang itu. Kami menduga ada aktivitas pengolahan dan penimbunan BBM solar di sana,” ujar warga tersebut sambil mengisap rokoknya.
Warga Khawatir dan Minta Aparat Bertindak
Keberadaan gudang yang diduga menjadi tempat aktivitas ilegal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga sekitar. Selain potensi bahaya kebakaran akibat penyimpanan BBM dalam jumlah besar, mereka juga menyoroti dampak ekonomi dari dugaan penimbunan BBM bersubsidi.
Warga berharap pihak berwajib, khususnya Polres Konawe dan Polda Sulawesi Tenggara, segera turun tangan dan melakukan penyelidikan terhadap aktivitas di gudang tersebut. Mereka menegaskan bahwa jika benar ada praktik ilegal, maka pelaku harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai informasi, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 hingga 58 UU tersebut menyatakan bahwa pelanggaran dalam pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait dugaan tersebut. Media akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan transparansi dalam penegakan hukum.
(Queto Agatha)
Tinggalkan Balasan