Revisi UU Kejaksaan yang ingin memperkuat hak imunitas jaksa, berpotensi menciptakan ketimpangan hukum yang tajam.
Revisi UU TNI yang dikhawatirkan membuka kembali peluang militer untuk terlibat dalam penegakan hukum sipil, menghidupkan kembali bayang-bayang Orde Baru.
Satria menegaskan bahwa revisi tersebut bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.
“Negara ini sedang berjalan mundur. Lembaga negara berlomba-lomba memperbesar kewenangannya, sementara rakyat dipinggirkan,” ujarnya.
Mahasiswa juga menuntut pencabutan kembali praktik multifungsi ABRI. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil, sebuah praktik yang dinilai mencederai demokrasi.
“Militer dan kepolisian punya tugas masing-masing, dan seharusnya tidak ikut campur dalam urusan sipil. Jika ini dibiarkan, kita sedang membuka pintu bagi kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara,” tegas seorang orator dari atas mobil komando.
Aksi Indonesia Gelap bukanlah akhir, melainkan awal dari perlawanan yang lebih besar.
Mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu untuk mengawal demokrasi yang kian tergerus. Mereka menegaskan akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka didengar.
Bersambung…
Tinggalkan Balasan