Kisah Belasan Honorer Satpol PP dan Damkar Wajo Terpaksa Dirumahkan Akibat UU ASN

Keputusan untuk merumahkan 15 tenaga honorer ini melibatkan beberapa personel dari berbagai daerah di Kabupaten Wajo:

• Damkar Induk: 1 orang
• Damkar Pitumpanua: 1 orang
• Damkar Belawa: 2 orang
• Damkar Majauleng: 4 orang
• Damkar Bola: 3 orang
• Satpol PP: 4 orang

Mereka bukan sekadar angka dalam laporan administrasi. Di balik setiap nama adalah cerita perjuangan dan pengabdian yang kini terhenti karena aturan yang lebih besar dari mereka.

Suherman menyebut bahwa pihaknya masih membuka kemungkinan untuk memanggil kembali para tenaga honorer yang dirumahkan jika ada kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atau BKN.

Namun, hingga saat ini belum ada sinyal konkret mengenai perubahan regulasi tersebut.

“Insya Allah akan kami panggil kembali jika ada kebijakan baru. Kami juga berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan nasib para honorer ini,” ungkapnya kepada media.

Namun, apakah janji ini cukup untuk meredakan keresahan? Atau hanya menjadi angin lalu bagi mereka yang sudah kehilangan pijakan?

Keputusan ini mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola kepegawaian di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan sistem administrasi yang lebih tertata melalui penyaringan data honorer di BKN.

Bersambung….