Tahun depan, KUHPidana yang baru resmi diterapkan. Apa yang berbeda dengan KUHPidana yang lama?
Oleh: Edy Basri., S.H
A journalist and academic in the field of law
PADA bulan Desember 2022, Indonesia meraih sebuah tonggak sejarah dalam dunia hukum dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Keputusan ini bukan hanya menggantikan KUHP lama, yang telah berlaku selama lebih dari seratus tahun, tetapi juga mencerminkan semangat pembaruan yang berusaha mengakomodasi perubahan zaman.
Menggali lebih dalam, perubahan ini bukan hanya soal tambahan pasal, tetapi juga pembaharuan dalam substansi hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan teknologi modern.
KUHP lama, atau Wetboek van Strafrecht, yang berasal dari zaman kolonial Belanda, terdiri dari 569 pasal.
Meskipun KUHP tersebut telah menjadi dasar hukum pidana Indonesia selama lebih dari seabad, banyak ketentuannya yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Aturan yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai lokal Indonesia, dan seringkali dianggap ketinggalan zaman.
Salah satu tujuan pembaruan KUHP baru adalah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang beragam serta perkembangan teknologi yang pesat.
Dengan disahkannya KUHP baru yang kini memiliki 624 pasal, tercipta sebuah sistem hukum pidana yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Penambahan jumlah pasal bukan hanya sekadar upaya untuk memperbanyak aturan, tetapi juga untuk menyempurnakan substansi hukum itu sendiri.
KUHP baru yang mulai diterapkan tahun depan (2026), bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal kejahatan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi seperti kejahatan siber dan kejahatan lingkungan.
Salah satu terobosan utama dalam KUHP baru adalah pengintegrasian nilai-nilai lokal Indonesia.
Hukum pidana Indonesia harus mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat.
Oleh karena itu, KUHP baru berupaya untuk lebih mendekatkan hukum dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Ini penting agar setiap individu merasa hukum yang berlaku adalah hukum yang memahami dan menghormati keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia.
Pembaruan KUHP tidak hanya terfokus pada aspek substansi yang lebih luas, tetapi juga pada pengaturan tentang kejahatan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.
Kejahatan siber dan kerusakan lingkungan kini diatur dengan lebih spesifik dalam KUHP baru.
Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia siap menghadapai tantangan hukum masa depan, yang seringkali melibatkan pelanggaran yang tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang fisik atau waktu.
Salah satu perhatian utama dalam pembaruan KUHP adalah penyesuaian dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).
KUHP baru dirancang untuk lebih menekankan perlindungan terhadap kebebasan individu, sesuai dengan konstitusi Indonesia dan standar internasional.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen pada pembaruan hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang lebih mendalam.
Meski KUHP baru diharapkan dapat membawa perubahan besar, implementasinya menghadapi berbagai tantangan.
Sosialisasi mengenai perubahan ini perlu dilakukan secara masif agar masyarakat dan penegak hukum memahami dengan baik perbedaan yang ada.
Selain itu, beberapa pasal dalam KUHP baru masih menuai kritik, terutama yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak-hak individu.
Bersambung…
Tinggalkan Balasan