Buton Utara, katasulsel.com – Dugaan praktik pungutan liar dalam pelaksanaan tes kejiwaan bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buton Utara menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Buton Utara, Laode Yus Asman, mendesak Bupati untuk mengambil tindakan tegas terhadap Direktur RSUD Butur, yang dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaan tes tersebut. Ia harap bupati tidak lembek atasi isu tak sedap ini.
Iuran sebesar Rp600 ribu per peserta tes dipertanyakan legalitas dan penyalurannya.
“Kami mendesak transparansi terkait alokasi dana tersebut. Apakah masuk ke kas daerah atau digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Asman saat ditemui di Sekretariat PPWI, Minggu (19/1/2025).
Isu lain yang menjadi sorotan adalah status dokter penguji yang diundang oleh panitia, termasuk teknis pemeriksaan dan validitas hasil tes kejiwaan.
Hal ini memicu kekhawatiran terkait profesionalisme pelaksanaan tes dan kepercayaan publik terhadap RSUD Butur.
Asman juga mendorong DPRD Buton Utara untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menginvestigasi dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan dana.
Bersambung…
- Akuntabilitas Pemerintah
- Bupati Butur
- Buton Utara Viral
- Desakan PPWI
- Direktur RSUD
- Dokter Penguji
- DPRD Butur
- DPRD Juga Idealnya Bentuk Pansus
- Dugaan Korupsi
- Dugaan Pungli
- Investigasi Pansus
- Isu Profesionalisme
- Kas Daerah
- Kasus Pungli
- Kejujuran Pemerintah
- Kepentingan Pribadi
- Kepercayaan Publik
- Laode Yus Asman: Bupati Butur Jangan Lembek
- Pansus PPPK
- Pelayanan Publik
- Pungli Tes PPPK
- RSUD Butur
- Sorotan Publik
- Tes Kejiwaan PPPK
- Tindak Tegas
- Tindakan Bupati
- Transparansi Butur
- Transparansi Dana
- Validitas Tes
- Viral Buton Utara
- Warga Butur
Tinggalkan Balasan