Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp985.000.000. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka ia akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Padelu, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di wilayah.
“Ini adalah pesan tegas bahwa korupsi tidak akan ditolerir. Kami akan terus berupaya memberantas praktik-praktik korupsi demi kebaikan masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti pengadaan bibit kopi untuk para petani.
Masyarakat Enrekang diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Korupsi Harus Dilawan! Kejaksaan Negeri Enrekang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.(*)
Tinggalkan Balasan