
Sidrap, katasulsel.com — Ada yang berbeda di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, Jumat, 21 Februari 2025. Seluruh hakim dan staf turun langsung ke jalan.
Bukan untuk menangkap terdakwa, tapi sedang mengkampanyekan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Di bawah terik matahari, pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, diarahkan masuk ke halaman PN Sidrap.


Di sana, mereka tak hanya mendapat stiker bertuliskan “No Korupsi Zona Integritas, Jika Temukan Laporkan!! Berani Jujur Hebat,” tetapi juga diminta turun tangan—secara harfiah—untuk membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap WBK dan WBBM.
Tak sekadar seremonial, aksi ini membawa pesan serius: transparansi dan integritas di tubuh PN Sidrap bukan hanya slogan kosong.

Humas PN Sidrap, Fuadil Umam, menegaskan bahwa gerakan ini adalah komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan peradilan yang bersih dari praktik kotor.
“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat punya peran penting. Jika menemukan indikasi KKN, jangan diam. Bisa lapor lewat kanal resmi atau bahkan melalui media. Publik adalah mata dan telinga kami,” ujar Fuadil dengan nada tegas.
Langkah ini ibarat menyinari lorong gelap dengan senter besar. Upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan memang bukan perkara mudah.
Sejarah menunjukkan, birokrasi yang tertutup cenderung menjadi sarang praktik abu-abu. Namun, PN Sidrap tampaknya ingin memutus siklus itu dengan pendekatan lebih terbuka.
Ke depan, PN Sidrap berambisi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan publik. Tapi, tentu saja, semua itu hanya bisa terwujud jika masyarakat ikut mengawal. Setidaknya, kampanye ini mengirim pesan jelas: tak ada tempat bagi tikus-tikus birokrasi di meja peradilan Sidrap.
Jadi, kalau ada aroma KKN yang menyengat, jangan segan-segan lapor. Tak perlu berbisik di pojokan, cukup suarakan lewat jalur yang disediakan. PN Sidrap mengincar reformasi, dan kali ini, mereka ingin semua pihak ikut mengawasi. (*)
Tinggalkan Balasan