Example 200x200

Konawe Kepulauan, katasulsel.com — PT. Gema Kreasi Perdana diduga tak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan yang melakukan Operasi di Kepulauan Wawoni.

Polemik Pertambangan PT.GKP Dan Warga Lokal Wawonii Kembali Memanas, Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Sulawesi Tenggara Turut Merespon.

Baca Juga:PT GKP Masih Beroperasi Laki P45 Desak Menteri Kehutanan Bertindak

Ketua, Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi (DPD LAKI) sekaligus Ketua laskar Pejuang 45 Sulawesi Tenggara, Rahmat melalui wakil II, Kahar Musakkar, mengatakan PT. Gema Kreasi Perdana (GPK) Merupakan Perusahaan yang Bergerak dibidang Pertambangan kembali Menjadi sorotan di Kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara yaitu Sejumlah LSM, Aktivis dan Masyarakat Lokal Wawaoni, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggar (Sultra).

banner 500x600 banner 400x500

Konflik antara PT.GKP Dan Masyarakat Lokal Wawonii telah berlangsung lama, dipicu masyarakat penduduk lokal wawonii yang telah mendiami pulau kecil itu berpuluh puluh bahkan ratusan tahun, lalu dengan modal investasi, sehingga Pulau di provinsi Sulawesi tenggara (Wawoni) akan di Jamah untuk di eksploitasi oleh PT.GKP.

Baca Juga:Tidak Relevan dengan Reformasi, Presiden Prabowo Didesak Cabut Kepres No 5 Tahun 1985 Tentang HPN

Dengan Nada datar namun Tegas, Kahar Musakkar, menjelaskan, Saat ini telah diketahui bahwa, IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) PT GKP yang beroperasi di Wawoni, Sesuai putusan Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara, Dan diperkuat Putusan Kasasi Mahkamah Agungt, yang telah mencabut ijin perusahaan tersebut,

banner 400x500

Alih alih mematuhi putusan pemerintah, pihak perusahaan PT.GKP tetap ngotot dan terkesan melawan Putusan Pemerintah melalui Putusan pengadilan MK, perusahaan PT GKP tersebut masih melakukan aktivitas pertambangan, Geramnya.

Pemerintah wajib bersikap tegas dan memberikan Sangsi Tegas bagi perusahaan tambang PT GKP,
yang tidak mengindahkan Putusan Pengadilan PTUN,

“Masih kata, Ketua, Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi (DPD LAKI) sekaligus Ketua laskar Pejuang 45 Sulawesi Tenggara, Melalui Wakil II, Kahar Musakkar,, Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan. Tunduk terhadap ketentuan kewajiban pemenuhan IPPKH dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang- undangan.

Bersambung..