Example 200x200

Mereka menduga perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan serta melakukan pencemaran lingkungan tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Hal ini bertentangan dengan PERMENTAN No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO).

Baca Juga:Putusan MA Tidak Kebal, PT GKP Masih Beroperasi di Konawe Kepulauan

“Kami meminta Pemda Konawe dan DPRD untuk segera meninjau lokasi usaha PT TPM. Jika terbukti melanggar, tindakan tegas harus diambil,” ujar Jhonal Prayoga, Ketua DPC LBH Panglima Kabupaten Konawe yang juga bertindak sebagai kuasa hukum KSPN.

banner 500x600 banner 400x500

Tuntutan yang diajukan oleh KSPN dan Ormas Tamalaki Wonua Konawe tidak main-main.

Baca Juga:Pencemaran Lingkungan PT TBS di Bombana, Cerita Dua Tahun yang Tak Berujung

Jika dalam waktu 3 x 24 jam tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka berencana menutup seluruh akses kegiatan PT TPM hingga pemilik perusahaan bersedia menemui mereka secara langsung untuk menyelesaikan konflik.

banner 400x500

“Jangan salahkan kami jika perekonomian tersendat akibat aksi kami. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan,” ujar Kasman Hasbur dengan nada kesal.

Berikut adalah tuntutan lengkap yang diajukan oleh para buruh:

  1. Menolak keras eksploitasi masyarakat lokal melalui perekrutan tenaga kerja dari luar daerah yang tidak sesuai regulasi (PERMENTAN No. 3 Tahun 2022).
  2. Menolak PHK sepihak terhadap staf lokal yang dinilai cacat hukum (PP No. 35 Tahun 2021).
  3. Meminta manajer kebun dan direktur operasional PT TPM untuk mundur karena dianggap gagal menjalankan tugasnya.
  4. Meminta pemilik perusahaan mengevaluasi kinerja direktur operasional yang dianggap tidak efisien.
  5. Menuntut Pemda Konawe dan DPRD untuk meninjau lokasi usaha PT TPM terkait dugaan pelanggaran izin usaha dan pencemaran lingkungan (PERMENTAN No. 38 Tahun 2020).
  6. Mendesak pemilik perusahaan untuk memulangkan direktur operasional yang dianggap merugikan masyarakat lokal.
  7. Mengancam akan menutup akses kegiatan PT TPM jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam.

Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa buruh dan masyarakat adat di Konawe tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan.

Bersambung…