Jakarta, Katasulsel.com — Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah Kabupaten Pinrang pada Jumat (31/1).
Sidang ini membahas perkara nomor 123/PHPU.BUP/XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pengesahan alat bukti.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Saldi Isra, memimpin jalannya sidang yang menjadi arena perdebatan hukum antara pemohon, termohon, dan pihak terkait.
Ahmad Azis, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang selaku termohon, menyoroti legal standing pemohon yang dianggap tidak memenuhi syarat.
“Selisih suara mencapai lebih dari 12 ribu, melebihi ambang batas yang diatur untuk mengajukan PHPU,” tegas Ahmad Azis. Ia juga menilai dalil pemohon terkait dugaan politik uang serta pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 179 TPS tidak memiliki bukti kuat.
M. Nursal, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2 H.A. Irwan Hamid – Sudirman Bungi selaku pihak terkait, memperkuat bantahan termohon. Ia menyebut narasi yang diajukan pemohon tidak terkoneksi dengan bukti yang relevan.
“Pelanggaran yang didalilkan di 179 TPS tidak memiliki dasar sama sekali. Bahkan, hasil rekapitulasi telah disetujui oleh saksi-saksi dari pemohon,” ungkap Nursal.
Ia juga menambahkan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN), yang menjadi salah satu isu utama dalam permohonan, telah diperiksa oleh Sentra Gakumdu dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.
Aswar, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Pinrang, memaparkan temuan lembaganya terkait dugaan pelanggaran di 179 TPS yang diajukan pemohon.
Menurutnya, hanya tiga laporan yang masuk ke Bawaslu, sementara 176 TPS lainnya dinyatakan tidak terjadi pelanggaran.
“Dari 13 laporan netralitas ASN, hanya 11 yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sisanya tidak memenuhi syarat,” jelas Aswar.
Ia menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut telah melalui pemeriksaan mendalam bersama Sentra Gakumdu dan tidak ditemukan unsur pidana yang dapat dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut.
Sidang ini menjadi bagian dari proses panjang penyelesaian sengketa PHPU yang akan berujung pada putusan tetap Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.
Putusan tersebut akan menentukan keabsahan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Pinrang dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
Dengan bukti-bukti yang masih diperdebatkan dan dalil yang dianggap lemah oleh termohon serta pihak terkait, pemohon menghadapi tantangan besar untuk membuktikan klaimnya di hadapan majelis hakim MK.
Semua mata kini tertuju pada sidang putusan yang akan menjadi klimaks dari sengketa ini. (*)
Tinggalkan Balasan