Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja

Nama : Nur Rahma Fauzia
Mahasiswi : Univ. Nahdlatul Ulama Indonensia

Partisipasi Anggaranmerupakan proses di mana individu yang terlibat di dalamnya mempunyai pengaruh pada target anggran yang ingin dicapai. Penyusunan anggaran partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif di setujui maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena karyawan memiliki rasa tanggung jawab pribadi karena ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Peran anggaran yang terpenting adalah sebagai alat utama bagi perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran dalam suatu organisasi berfungsi sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja manajer, dengan demikian maka salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan adalah dengan meningkatkan keterlibatan manajer dalam organisasi.

Akuntansi sector public masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia, namun dalam waktu yang singkat telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang terpakai oleh Lembaga-lembaga publik sebagai salah satu Lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat agar anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dan transparasi tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh kinerja merupakan suatu evalusi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan berdasarkan basis regular dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip Akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui Lembaga independent. Sedangkan, prinsip transparansi yaitu semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ciri utama dalam pengelolaan anggaran yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan pemerintahan yang baik.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tercapainya anggaran yang baik tidak terlepas dari pengawasan dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Terutama dalam menggunakan belanja, khususnya belanja langsung sering terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif yang manfaat atau output dari pelayanan publik sulit dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip value for money dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip value for money diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Value for money merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan value for money karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi 9biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros). Pemerintah seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasarkan pada value for money harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah daerah mencapai good governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Good Government dalam mengelola organisasi publik.

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga doperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Government Governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menolak anggaran tradisional karena yang menganggap apabila tidak ada campur tangan terhadap anggaran, maka pemerintah akan menyalahgunakan kedudukannya dan melakukan pemborosan terhadap anggaran. Menurut pendekatan kinerja dominasi pemerintah akan dapat diawsi dan dikendalikan audit keuangan, dan audit kinerja.dengan kata lain pemerintah dipaksa harus dapat bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien, serta menggunakan dana secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.