Oleh: H. Ahmad Saransi
KERUKUNAN Keluarga Soppeng (KKS) bukan sekadar wadah berkumpul bagi keluarga besar Soppeng, melainkan juga sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keharmonisan di tengah keragaman.
Sebagai organisasi yang mempromosikan solidaritas dan persatuan, KKS berkomitmen untuk beroperasi di luar ranah politik praktis. Namun, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang semakin mendekat, posisi netral KKS harus terus dipertahankan agar tujuan mulia tersebut tidak terganggu oleh dinamika politik.
Netralitas: Pilar Integritas KKS
Sebagai lembaga yang harus menghindari keterlibatan dalam politik praktis, KKS wajib menjaga posisi netralnya secara konsisten. Netralitas bukan hanya sekadar pilihan, melainkan sebuah prinsip fundamental yang memastikan bahwa KKS tidak terjebak dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
Dalam hal ini, menjaga independensi dari pengaruh politik eksternal adalah kunci utama untuk mempertahankan integritas organisasi.
Pengurus KKS saat ini harus belajar dari teladan yang diberikan oleh pendahulu mereka, seperti Prof. Syarifuddin Wahid. Di bawah kepemimpinan beliau, KKS dikenal dengan komitmennya terhadap netralitas.
Prof. Wahid secara aktif mensosialisasikan prinsip netralitas kepada anggota, menekankan pentingnya menjaga jarak dari dinamika politik. Sosialisasi ini berfungsi sebagai fondasi yang kuat, memastikan bahwa KKS tetap menjadi jembatan persatuan dan bukan arena konflik.
Pentingnya Sosialisasi dan Pendidikan Politik
Dalam setiap periode pemilihan kepala daerah, tantangan yang dihadapi oleh KKS semakin kompleks. Oleh karena itu, pengurus KKS harus meneruskan dan memperluas upaya sosialisasi prinsip netralitas kepada seluruh anggota. Ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi mengenai prinsip tersebut tetapi juga menyediakan pendidikan politik yang tepat mengenai dampak dari keterlibatan politik bagi organisasi.
Mendidik anggota tentang peran KKS dalam politik lokal dan bagaimana menjaga jarak dari perpecahan politik adalah hal yang krusial. Dengan cara ini, KKS tidak hanya mencegah konflik internal, tetapi juga memperkuat posisi sebagai entitas yang menghargai dan mengakomodasi keragaman pandangan politik di dalam anggotanya.
Menjaga Harmoni dalam Keragaman
KKS harus berfungsi sebagai pelangi yang mencerminkan keberagaman politik anggotanya, namun tetap bersatu dalam satu visi dan misi. Harmonisasi dalam keragaman adalah kekuatan utama yang harus dioptimalkan oleh KKS. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di tengah perbedaan politik, KKS dapat mengubah potensi konflik menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat organisasi.
Dalam konteks pemilihan kepala daerah yang akan datang, penting bagi KKS untuk menegaskan posisinya sebagai organisasi netral. Menjalin komunikasi yang terbuka dan inklusif dengan anggota, serta terus mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar netralitas, adalah langkah-langkah strategis yang perlu diambil. Dengan cara ini, KKS dapat memastikan bahwa semua anggota merasa dihargai dan tidak tertekan untuk memilih atau mendukung calon tertentu.
Komitmen terhadap netralitas adalah kunci bagi KKS untuk terus berfungsi sebagai penghubung yang efektif dalam menjaga kerukunan dan solidaritas di antara keluarga besar Soppeng. Dalam menghadapi berbagai tantangan politik, KKS harus tetap fokus pada misinya untuk mempererat tali persaudaraan tanpa terpengaruh oleh dinamika politik praktis.
Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, KKS akan terus menjadi simbol harmoni dan kekuatan kolektif, serta memastikan bahwa perbedaan pandangan politik tidak menghalangi upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama.
H. Ahmad Saransi, dari Kepengurusan Prof. Syarifuddin Wahid hingga kepengurusan KKS sekarang
Tinggalkan Balasan