Karimun, katasulsel.com – Pemerintah Kabupaten Karimun sedang menghadapi dilema keuangan yang signifikan setelah terjadinya defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada tertundanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan sejumlah proyek yang mengalami Tunda Bayar (TB).
Dalam konteks ini, pemerhati politik Fitra Sukarna, S.Ip, menyarankan langkah drastis untuk menyeimbangkan anggaran daerah dengan menunda dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan pimpinan daerah serta dana hibah.
Fitra Sukarna, dalam wawancaranya jurnalis sebaran.katasulsel.com (Grup Katasulsel), Rabu (14/08/2024), menekankan bahwa menunda Pokir dan dana hibah adalah solusi yang layak untuk menyelesaikan krisis keuangan saat ini.
“Dana Pokir DPRD dan dana hibah merupakan pos anggaran yang bisa diatur ulang. Sementara TPP dan TB berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan proyek-proyek penting yang tertunda,” ujarnya.
Penundaan pembayaran TPP dan TB telah menyebabkan kekhawatiran mendalam di kalangan pegawai dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pemerintah.
Sukarna menjelaskan bahwa TPP sudah dialokasikan sejak awal tahun, dan TB dari tahun lalu juga masih harus diselesaikan.
“Kami memahami bahwa PAD berkurang, terutama untuk Pilkada serentak, tetapi prioritas utama haruslah pada penyelesaian TPP dan TB,” tambah Sukarna.
Saran ini diperkuat oleh pandangan praktisi hukum Muhammad Davis, S.H, yang menilai bahwa pagu anggaran untuk hibah di APBD Kabupaten Karimun 2024 sangat besar.
“Dalam postur APBD tahun ini, belanja hibah dianggarkan sebesar Rp178,18 miliar, dengan realisasi hingga Agustus 2024 mencapai Rp55,72 miliar. Angka ini tergolong tinggi, terutama mengingat adanya kewajiban mendesak seperti TPP dan TB,” ujar Davis.
Menurut Davis, dana hibah tidak memiliki status kewajiban yang sama seperti pembayaran TPP dan penyelesaian TB.
“Sementara dana hibah penting, namun pembayaran TPP dan penyelesaian TB adalah prioritas yang lebih mendesak. Ini berkaitan langsung dengan hak-hak pegawai dan keberlanjutan proyek yang berdampak pada masyarakat luas,” tegasnya.
Ketidakpastian mengenai keuangan daerah ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan anggaran Kabupaten Karimun.
Sementara itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun strategi yang efektif dalam menangani kekurangan PAD dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Krisis ini menggambarkan tantangan besar dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana keputusan strategis seperti penundaan dana Pokir dan hibah bisa menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah keuangan yang mendesak.
Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi defisit ini dan memastikan keberlanjutan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.(jn/edy)
Tinggalkan Balasan