Makassar, katasulsel.com — Jelang Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Soppeng, mendadak menjadi pusat perhatian setelah video dan foto pembagian sembako yang dikemas dengan logo salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebar luas di media sosial.
Paket sembako yang memuat minyak goreng, susu kental manis, dan gula pasir itu menampilkan gambar salah satu paslon yang akan bertarung pada November mendatang. Kejadian ini langsung memicu kegaduhan di kalangan masyarakat dan politikus.
Basri Tonang, Warga Soppeng sekaligus politisi menilai, pembagian sembako dengan identitas paslon tersebut bisa mencederai integritas Pilkada.
Ia merasa prihatin dengan praktik yang diduga sebagai bentuk politik uang ini dan merasa perlu untuk melaporkannya kepada Bawaslu Soppeng.
“Saya paham ini belum tahap Pilkada sebenarnya karena paslon baru mendaftar, tapi harus ada pengawasan dan tindakan pencegahan dari Bawaslu. Bantuan ini hampir menyebar di semua kecamatan, dan ini sangat berbahaya serta potensi mengorbankan masyarakat,” ujar Basri dengan nada tegas, Sabtu, (31/8), malam.
Senada dengan tanggapan Rian Anugrah. Pegiat politik lokal di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, menganggap tindakan ini sebagai upaya tidak etis untuk mempengaruhi pemilih.
“Pilkada seharusnya menjadi ajang bagi calon untuk menunjukkan kapasitas dan visi mereka, bukan untuk bagi-bagi sembako demi meraup suara. Ini bisa mencoreng integritas Pilkada,” kata Rian.
Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, kata Rian, kasus ini akan menjadi ujian besar bagi Bawaslu Soppeng dan penegak hukum untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap kritis dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye.
Perkembangan kasus ini, kata dia, jelas tidak hanya akan menjadi perhatian di Soppeng tetapi juga di tingkat regional dan nasional, mengingat pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada Serentak 2024. (*)
Tinggalkan Balasan