Jakarta, katasulsel.com — Gelombang aksi unjuk rasa buruh se-Jabodetabek hari ini menggetarkan Istana Merdeka. Ribuan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh, dan serikat buruh lainnya berkumpul di sekitar Patung Kuda dan depan IRTI, Jakarta Pusat. Mereka mengusung dua tuntutan utama: kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa 1.270 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut. “Rekayasa lalu lintas situasional akan kami lakukan jika massa semakin banyak dan eskalasi meningkat,” ujar Susatyo, Kamis (24/10/2024).
Kapolres menegaskan, seluruh personel diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa senjata api, serta tetap menghargai hak massa dalam menyampaikan pendapat. “Kami ingin aksi berjalan damai dan tertib,” imbuhnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menambahkan imbauannya agar massa demonstran tetap memperhatikan hak-hak pengguna jalan. “Lakukan orasi dengan santun, jangan provokasi, dan jangan rusak fasilitas umum,” katanya, berharap aksi berlangsung aman.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebutkan bahwa aksi ini merupakan awal dari rangkaian gelombang demonstrasi yang akan berlanjut hingga 31 Oktober di berbagai daerah. “Jika pemerintah tidak mendengar, kami akan melakukan mogok nasional pada 11 atau 12 November,” ancamnya.
Menurut Said, buruh sudah terlalu lama menanti kenaikan upah yang layak. “Selama 5 tahun, upah buruh tidak naik secara signifikan, malah dua tahun terakhir kenaikan berada di bawah inflasi. Kami berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengabulkan tuntutan ini,” tegasnya.
Aksi hari ini bukan hanya soal uang. Ini soal keadilan bagi jutaan pekerja yang merasa terus terhimpit oleh kebijakan yang tak berpihak. Di bawah sorotan mata massa yang berderap di jalanan, suara mereka menggema di ibu kota, menuntut perubahan nyata. Apakah pemerintah akan mendengar atau mengabaikan? Jawabannya belum jelas, tetapi ancaman mogok nasional bisa menjadi langkah selanjutnya.
Tinggalkan Balasan