Prabowo Bentuk Tim Super, Awasi Anggaran dari Pusat hingga Daerah, KPK Beri Lampu Hijau

Jakarta, katasulsel.com — Presiden Prabowo Subianto kembali menggebrak dengan langkah besar di Kabinet Merah Putih. Ia resmi membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang disebut-sebut sebagai ‘tim super‘ untuk mengawasi penyerapan anggaran negara dari pusat hingga daerah. Keberadaan badan ini digadang-gadang bakal menutup celah korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun langsung mendukung penuh inisiatif tersebut.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyambut baik pembentukan BPPIK yang bertujuan mengatasi ego sektoral dalam pemberantasan korupsi. “Posisi BPPIK strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Jika ini berjalan efektif, pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih tajam dan bebas intervensi,” ujar Nawawi usai audiensi antara KPK dan BPPIK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/11/2024).

Langkah besar ini juga diapresiasi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia berharap BPPIK dapat mendukung kerja KPK dalam koordinasi lintas aparat penegak hukum (APH). “BPPIK bisa menjadi garda depan untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan anggaran, sehingga hukum dapat ditegakkan lebih kuat,” ungkap Alex.

BPPIK: Siaga Pantau Anggaran Negara
Kepala BPPIK, Aris Marsudianto, menegaskan badan ini memiliki kewenangan khusus untuk mencegah dan menginvestigasi potensi fraud. “Kami akan mengawasi anggaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Jika ada penyimpangan, BPPIK akan bertindak,” tegasnya. Dengan dukungan Perpres No. 159 Tahun 2024, BPPIK juga diberi mandat untuk menelusuri pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBN.

Gebrakan Awal Prabowo di Kabinet Merah Putih
Langkah Presiden Prabowo membentuk BPPIK dianggap sebagai strategi jitu untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara tidak sia-sia. Banyak pihak memprediksi BPPIK bisa menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini bukan hanya tentang pengawasan, tapi juga upaya melindungi masa depan bangsa dari korupsi yang merugikan rakyat. Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas,” tutur seorang pengamat politik.

Apakah BPPIK akan benar-benar efektif menjalankan misinya? Atau akankah ini sekadar gebrakan awal yang kehilangan taji seiring waktu? Hanya waktu yang bisa menjawab, tapi satu hal pasti: perhatian publik kini tertuju pada badan baru ini. BPPIK, siapkah jadi benteng terakhir anggaran negara?