Jakarta, katasulsel.com — Beredar kabar bahwa Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, kerap melakukan perjalanan ke luar negeri yang diduga tidak sepenuhnya terkait dengan tugas dinas. Informasi ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski.
Joko menyatakan bahwa kebiasaan perjalanan luar negeri oleh pejabat publik, termasuk Dirut PLN, harus sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya menegaskan pentingnya menghemat anggaran dengan membatasi perjalanan ke luar negeri kecuali untuk kepentingan mendesak.
“KAMAKSI sedang membentuk tim investigasi untuk memastikan sumber pembiayaan perjalanan luar negeri Dirut PLN. Jika terbukti menggunakan anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi, ini dapat merugikan PLN sebagai BUMN,” ungkap Joko, Selasa (17/12/2024).
KAMAKSI menyampaikan rencana untuk mendorong audit investigasi menyeluruh terhadap kinerja Darmawan Prasodjo selama menjabat sebagai Dirut PLN. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau anggaran, pihaknya berencana melakukan aksi demonstrasi ke Kementerian BUMN dan Kantor Pusat PLN untuk mendesak Menteri BUMN Erick Thohir mengambil tindakan tegas.
“Pejabat BUMN harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan dan menjalankan instruksi pemerintah. Jika Dirut PLN lebih fokus pada perjalanan luar negeri daripada tugasnya, kami mendesak agar beliau mengundurkan diri,” tegas Joko.
Advertorial: UNIPOL
Bersambung…ke hal 2
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Darmawan Prasodjo baru saja kembali dari perjalanan ke Tiongkok dan Azerbaijan, namun dikabarkan kembali melakukan perjalanan ke Australia pada Selasa (16/12/2024). Informasi ini menyebutkan perjalanan tersebut dilabeli sebagai kunjungan dinas, tetapi diduga juga melibatkan keluarganya tanpa pendampingan dari jajaran Direksi PLN.
“Setiap perjalanan dinas biasanya ada Direksi yang mendampingi, tapi kali ini hanya beliau dan keluarga. Biaya perjalanan juga ditanggung perusahaan,” ujar sumber tersebut.
KAMAKSI mengaku telah mencoba mengonfirmasi kabar ini ke pihak Humas PLN, namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi.
“Kami berharap PLN memberikan klarifikasi terbuka mengenai perjalanan luar negeri Dirut PLN, termasuk detail anggaran yang digunakan. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN,” tutup Joko.
KAMAKSI juga menyatakan akan mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian terhadap dugaan ini. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap pejabat publik, terutama di lingkungan BUMN, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara profesional. (*)
Tinggalkan Balasan