Luwu Timur, katasulsel.com – Proyek peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang menelan anggaran fantastis Rp4,9 miliar, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proyek ini ambruk di tengah luapan air sungai, memicu pertanyaan besar soal kualitas pengerjaannya.
Insiden ini pertama kali viral di media sosial setelah akun Facebook @Cullank Fotografy mengunggah video pada Sabtu (4/1/2024) dengan judul “Banjir di Burau Desa Jalajja.” Video itu menampilkan kondisi proyek yang porak-poranda diterjang banjir, menuai kritik pedas dari warganet.
“Beginikah hasil proyek miliaran rupiah? Air sungai datang, langsung roboh. Ada yang salah di sini,” tulis seorang netizen di kolom komentar.
Proyek ini dikerjakan oleh perusahaan Putra Latemmamala, yang beralamat di Makassar, Sulawesi Selatan. Nilai kontraknya mencapai Rp4.924.263.741,39, bersumber dari APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, dengan masa pengerjaan yang dijadwalkan selesai dalam 210 hari kalender. Namun, proyek ini diketahui molor hingga memasuki tahun 2025 dan masih dalam tahap pengerjaan ketika insiden terjadi.
Masyarakat mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek, mengingat anggaran besar yang digunakan. Beberapa pihak menduga ada masalah dalam perencanaan hingga eksekusi lapangan.
Advertorial: UNIPOL
Kepolisian Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Luwu Timur tak tinggal diam. Kanit Tipikor, Ipda Sudarmin, menegaskan pihaknya akan segera melakukan investigasi di lokasi untuk mengusut tuntas penyebab ambruknya proyek tersebut.
Bersambung…
“Kami akan mengecek lokasi pekerjaan guna memastikan kebenaran informasi dari masyarakat,” ujar Ipda Sudarmin saat dikonfirmasi, Minggu (5/1/2025).
Menurut beberapa ahli konstruksi yang enggan disebutkan namanya, kerusakan ini bisa jadi disebabkan oleh kombinasi antara tekanan luapan air sungai dan kesalahan desain struktur. Namun, masyarakat mendesak transparansi penuh dari pemerintah daerah terkait insiden ini.
“Kalau ini memang kelalaian, pihak kontraktor harus bertanggung jawab. Dana APBD itu uang rakyat!” ujar seorang tokoh masyarakat Burau.
Kasus ini memantik spekulasi adanya potensi korupsi dalam pelaksanaan proyek. Keterlambatan pengerjaan serta hasil yang tidak memadai semakin memperkuat kecurigaan publik.
Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti persoalan ini. Apakah ada praktik curang di balik robohnya proyek Rp4,9 miliar ini? Atau sekadar bencana alam yang tak terhindarkan?
Tagar #ProyekAmbrukBurau dan #APBDLutimDisorot mulai ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Warganet menyerukan transparansi dan akuntabilitas, sembari berharap insiden ini menjadi pelajaran penting untuk pengelolaan proyek pemerintah ke depannya.(*)
Tinggalkan Balasan