Efek Jera untuk Migas, CERI Gugat 7 Pihak Terkait Dugaan Pelanggaran TKDN

Jakarta, katasulsel.com – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) kembali mengguncang isu nasional. Kali ini, mereka menyoroti dugaan pelanggaran kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas). Gugatan hukum dalam bentuk class action tengah disiapkan dan menyasar sejumlah instansi pemerintah, perusahaan BUMN, hingga kontraktor terkait.

TKDN bukan sekadar aturan. Ia adalah simbol keberpihakan terhadap industri lokal, pilar penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun, apakah aturan ini benar-benar ditegakkan? Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mengungkapkan keprihatinannya saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/1).

“Kami menemukan indikasi kuat pengabaian aturan TKDN, khususnya dalam proyek EPC South Sonoro milik JOB Pertamina Medco E&P Tomori di Sulawesi Tengah,” kata Yusri. Ia menilai pelanggaran ini tidak hanya merugikan industri lokal, tetapi juga mencederai kedaulatan ekonomi nasional.

Gugatan yang melibatkan firma hukum HDS & Associates ini menargetkan tujuh pihak utama: Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, Pertamina Hulu Energi, JOB Pertamina Medco E&P Tomori, KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung, dan instansi lain terkait pelaksanaan P3DN (Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

CERI dan tim hukumnya tak main-main. Gugatan ini berdasar pada berbagai regulasi, termasuk: UU No.3/2014 tentang Perindustrian, PP No.29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, Inpres No.2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Permen ESDM No.15/2013 serta Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007/SKK-IA00002023/S9 (Revisi ke-5).

Henry Dunant Simanjuntak, kuasa hukum CERI, menegaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional. “Ketika aturan ini diabaikan, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga masyarakat. Industri lokal kehilangan peluang, dan ekonomi kita menjadi semakin bergantung pada impor,” ujarnya.

Pelanggaran TKDN dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melemahkan daya saing pelaku usaha lokal. Henry menambahkan bahwa gugatan ini bertujuan memberikan efek jera. “Kami berharap ini menjadi titik balik. Regulasi TKDN harus menjadi standar yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Proses hukum direncanakan mulai bergulir paling lambat bulan depan. Gugatan ini diharapkan menjadi katalisator perbaikan tata kelola proyek di sektor migas, memastikan keberlanjutan ekonomi berbasis kedaulatan produk lokal.

Bersambung…

Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pengadilan. Apakah gugatan ini akan membuahkan hasil dan menjadi pelajaran penting bagi industri migas? Satu hal yang pasti, CERI tidak akan berhenti di sini. “Ini bukan hanya tentang hukum, tapi tentang keberlanjutan ekonomi nasional. Kita harus bersama menjaga kedaulatan ini,” tutup Yusri.

Kita tunggu, akankah langkah ini membuka mata pihak-pihak yang selama ini abai terhadap aturan TKDN? Atau justru menjadi awal dari perbaikan sistemik yang lebih besar? (*)

Laporan: Queto Agatha

Kami Membutuhkan Anda! ✍️📸

Katasulsel.com sedang membuka kesempatan untuk bergabung menjadi Jurnalis di WILAYAH ANDA! 🌟

Jika Anda suka tantangan, memiliki minat di dunia jurnalistik, dan ingin menyuarakan berita dari daerah Anda, inilah saatnya!

Kriteria:
✅ Berpengalaman atau memiliki minat kuat di bidang jurnalistik
✅ Berdomisili di Wilayah Anda
✅ Mampu menulis berita dengan akurat dan terpercaya
✅ Komunikatif dan memiliki jaringan yang luas

Keuntungan:
📌 Menjadi bagian dari media yang berkembang pesat
📌 Penghasilan menarik sesuai kinerja
📌 Kesempatan mengembangkan karier jurnalistik

Kirim CV dan contoh tulisan Anda ke:
📧 katasulsel@gmail.com
📱 Info lebih lanjut: 08234898198 (Whatsapp)

Mari bergabung bersama kami, suarakan berita dari daerah Anda untuk Indonesia! 📰✨