Sidrap, katasulsel.com – Polemik dugaan pungutan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Sidrap akhirnya mendapat klarifikasi dari para koordinator.
Mereka menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan bukan bentuk ‘ucapan terima kasih’, bukan pula kewajiban, melainkan sukarela–seikhlasnya. Dan, jumlahnya pun tidak sebesar yang diberitakan.
Koordinator Kabupaten, Herman, didampingi Wakil Ketua Sardi Sainu, Sekretaris Mahmuddin, serta Bendahara Sutina, menjelaskan bahwa pengumpulan dana tersebut, murni inisiatif syukuran setelah belasan tahun mengabdi sebagai honorer.
Selanjutnya, dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, bukan hanya untuk rekreasi ke Puncak Bila pada 6-7 Februari 2025.
“Ini bukan pungutan wajib. Banyak juga yang tidak ikut menyumbang. Dana yang terkumpul itu murni kemauan sendiri dan sumbangkan, lalu yang terkumpul itu dipakai juga untuk membantu korban bencana alam di Pitu Riase, seperti banjir dan jembatan yang rusak, serta bantuan alat kebersihan untuk sekolah-sekolah. Selain itu, ada juga donasi bela sungkawa untuk rekan PPPK yang meninggal di Kanie, yang diserahkan langsung ke keluarganya di Puncak Bila,” ujar Herman, Rabu (27/2/2025).
Selain itu, dana juga digunakan untuk buka puasa bersama seluruh PPPK di 11 kecamatan tahun lalu (2024), serta syukuran saat pelantikan PPPK. “Jadi tidak benar jika dana ini hanya untuk rekreasi atau keperluan pribadi. Semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Terkait isu yang menyeret nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidrap, para koordinator menegaskan bahwa dinas tidak terlibat sama sekali. “Ini murni dari kami sebagai wujud syukur setelah bertahun-tahun menjadi honorer. Tidak ada intervensi atau instruksi dari Disdik atau instansi lain,” tegas Rifian E., selaku Seksi Koordinator Kabupaten.
Koordinator Kecamatan Panca Rijang, Firman, yang juga bertugas di Kecamatan Kulo, menambahkan bahwa tidak ada paksaan bagi PPPK untuk ikut serta dalam pengumpulan dana ini. “Banyak yang tidak ikut menyumbang, dan itu tidak masalah. Tidak ada unsur paksaan sama sekali,” ujarnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan isu yang berkembang bisa diluruskan. Fakta bahwa dana digunakan untuk berbagai kegiatan sosial menunjukkan bahwa inisiatif ini jauh dari dugaan pungutan liar. Kini, publik tinggal menunggu apakah klarifikasi ini cukup untuk meredakan spekulasi, atau masih ada pihak yang meragukan transparansi pengelolaan dana ini.(*)
Tinggalkan Balasan