“Untuk kegiatan yang dianggap tidak perlu dapat ditekan. Apapun kegiatan yang terkait pemerintahan pasti bersumber dari APBD. Maka, kami minta semua jajaran, termasuk desa, untuk cermat dalam alokasi anggaran,” ujarnya.
Kreativitas Fiskal dan Optimalisasi PAD
Dalam konteks penguatan fiskal daerah, Pemkab Soppeng menaruh perhatian besar pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selle menyebut bahwa kondisi penghematan justru menjadi momentum untuk melatih kreativitas birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.
“Efisiensi tidak boleh menjadi penghalang layanan. Justru harus jadi pendorong agar perangkat daerah bisa berpikir out of the box. Inovasi dan kreativitas adalah keniscayaan dalam situasi fiskal seperti ini,” kata Selle.
Dia menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap harus diprioritaskan. Ini sejalan dengan pendekatan fiskal desentralistik yang responsif terhadap kebutuhan lokal.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Dampak
Langkah Pemkab Soppeng ini diapresiasi oleh sejumlah pengamat kebijakan publik sebagai bagian dari perubahan paradigma pemerintahan daerah. Dari model input-oriented ke impact-oriented, di mana setiap rupiah belanja publik harus bermakna bagi rakyat.
Dengan meniadakan kegiatan seremonial dan mengarahkan anggaran ke sektor prioritas, Pemkab Soppeng sedang menunjukkan bahwa birokrasi bisa bekerja secara transformatif tanpa kehilangan akuntabilitas.
“Kita dorong birokrasi yang tidak hanya menjalankan tugas, tapi mampu membaca kebutuhan zaman,” pungkas Selle. (*)