Wakil Bupati Soppeng: Anggaran Harus Berdampak, Bukan Sekadar Habis

Soppeng, Katasulsel.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mengambil langkah strategis dalam menerjemahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Salah satu kebijakan taktis yang langsung diimplementasikan adalah pembatalan seluruh kegiatan seremonial, sebuah langkah yang mencerminkan transisi dari pendekatan kosmetik ke arah fungsional dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kegiatan seremonial sementara ditiadakan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa item yang dianggap tidak mendesak harus dihapus atau dikurangi, termasuk perjalanan dinas,” ujar Wakil Bupati Soppeng, Selle Ks Dalle, belum lama ini.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk penerapan prinsip good governance dan value for money dalam pengelolaan fiskal.

Pemerintah tidak sekadar melakukan penghematan, namun lebih dari itu, melakukan reorientasi anggaran menuju sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari Seremoni ke Substansi

Selle menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan belanja, tetapi juga menyasar peningkatan efektivitas dan transparansi penggunaan dana publik. Ia menekankan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintahan desa wajib mengelola APBD dengan prinsip akuntabilitas anggaran berbasis kinerja.

Bersambung…

“Untuk kegiatan yang dianggap tidak perlu dapat ditekan. Apapun kegiatan yang terkait pemerintahan pasti bersumber dari APBD. Maka, kami minta semua jajaran, termasuk desa, untuk cermat dalam alokasi anggaran,” ujarnya.

Kreativitas Fiskal dan Optimalisasi PAD

Dalam konteks penguatan fiskal daerah, Pemkab Soppeng menaruh perhatian besar pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selle menyebut bahwa kondisi penghematan justru menjadi momentum untuk melatih kreativitas birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.

“Efisiensi tidak boleh menjadi penghalang layanan. Justru harus jadi pendorong agar perangkat daerah bisa berpikir out of the box. Inovasi dan kreativitas adalah keniscayaan dalam situasi fiskal seperti ini,” kata Selle.

Dia menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap harus diprioritaskan. Ini sejalan dengan pendekatan fiskal desentralistik yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Dampak

Langkah Pemkab Soppeng ini diapresiasi oleh sejumlah pengamat kebijakan publik sebagai bagian dari perubahan paradigma pemerintahan daerah. Dari model input-oriented ke impact-oriented, di mana setiap rupiah belanja publik harus bermakna bagi rakyat.

Dengan meniadakan kegiatan seremonial dan mengarahkan anggaran ke sektor prioritas, Pemkab Soppeng sedang menunjukkan bahwa birokrasi bisa bekerja secara transformatif tanpa kehilangan akuntabilitas.

“Kita dorong birokrasi yang tidak hanya menjalankan tugas, tapi mampu membaca kebutuhan zaman,” pungkas Selle. (*)