Abbas Aras Ingatkan Kepala Desa di Sidrap Tidak Asal Rotasi Staf, LPj Desa Bisa Kacau
Sidrap, katasulsel.com — Forum Safari Apdesi yang digelar di Desa Kampale, Kamis (8/5/2025), berubah menjadi ajang evaluasi keras terhadap praktik pergantian aparat desa yang dinilai tidak terukur dan cenderung berisiko.
Sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran, bahwa pergantian staf secara mendadak dan tanpa seleksi ketat justru menghambat roda administrasi dan pelayanan publik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Pemdes) dan PPA Sidrap, Abbas Aras, secara terbuka menegur kecenderungan ini.
Ia menilai beberapa kepala desa terlalu mudah melakukan rotasi staf tanpa memperhatikan kompetensi teknis, terutama dalam penguasaan sistem aplikasi pelaporan desa.
“Jangan sampai hanya karena alasan suka-tidak suka, staf yang sudah menguasai sistem justru digeser. Ini merugikan desa sendiri,” tegas Abbas di hadapan puluhan kepala desa.
Abbas menyoroti banyaknya desa yang kesulitan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) akibat aparat baru belum memahami mekanisme kerja berbasis digital.
“Jika tidak hati-hati, SPJ bisa bermasalah, dan ujungnya desa kena imbasnya. Jangan sampai motif pribadi merusak jalannya pemerintahan desa,” tambahnya.
Isu ini mengemuka saat beban administrasi desa terus meningkat di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas anggaran dana desa. Pemerintah daerah meminta kepala desa tidak menjadikan perangkat desa sebagai alat politik atau balas jasa.
Secara terpisah, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif turut mengingatkan pentingnya integritas dalam tata kelola desa. Ia menegaskan, seluruh program dan kebijakan di tingkat desa harus semata-mata demi kepentingan rakyat.
“Dana desa bukan untuk dikelola sesuka hati. Prioritaskan untuk masyarakat, seperti infrastruktur jalan, drainase, penerangan, dan akses tani. Jangan ada penyimpangan,” kata Bupati SAR dengan nada serius.
Forum Apdesi yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi, justru berubah menjadi refleksi tajam atas berbagai dinamika di desa. Polemik rotasi aparat ini diprediksi akan menjadi isu sensitif di banyak desa, terutama menjelang evaluasi tahunan anggaran. (edy)
