Refleksi Kritis Terhadap Peran Mediasi dalam Sistem Hukum Modern Indonesia

Perbesar

Penulis: Sri Dewi Sartika
Mahasiswi Ilmu Hukum ICP
(Ditulis Sebagai Pemenuhan Tugas Akademik)

Abstrak

Mediasi merupakan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang menekankan prinsip sukarela, kerahasiaan, dan fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi telah memperoleh tempat signifikan sebagai instrumen penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artikel ini menelaah peran strategis mediasi dalam mendamaikan para pihak dengan pendekatan win-win solution, serta urgensinya dalam menciptakan keadilan restoratif. Dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, artikel ini menggarisbawahi bahwa mediasi bukan hanya solusi praktis, tetapi juga cermin dari reformasi sistem hukum menuju penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan.
Kata kunci: Mediasi, ADR, penyelesaian sengketa, keadilan restoratif

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum modern, penyelesaian sengketa tidak semata-mata harus berakhir di ruang pengadilan. Dinamika sosial menuntut model resolusi konflik yang lebih adaptif, efisien, dan menjaga relasi antar pihak. Di sinilah mediasi hadir bukan sebagai pelengkap prosedural, tetapi sebagai pendekatan filosofis yang berorientasi pada solusi dan keharmonisan.

Eksistensi Apotik Koperasi Desa Merah Putih dalam Hadirkan Obat Murah untuk Rakyat

8/05/2025

2. Pengertian dan Paradigma Baru Mediasi

Mediasi adalah suatu proses interaktif di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator netral untuk mencapai penyelesaian damai. Namun, lebih dari sekadar definisi yuridis, mediasi mencerminkan pergeseran paradigma dalam penyelesaian konflik — dari konfrontasi menuju kolaborasi.

Dalam konteks ini, mediasi bukan sekadar instrumen hukum, tetapi manifestasi nilai-nilai deliberatif, empatik, dan dialogis yang selama ini terpinggirkan dalam proses litigasi formal yang rigid dan adversarial.

3. Prinsip-Prinsip Kunci dalam Mediasi

Beberapa prinsip dasar yang mengokohkan efektivitas mediasi adalah:

Perselisihan Sengketa Melalui Arbitrase: Solusi Cepat dan Efisien untuk Menyelesaikan Sengketa Bisnis

8/05/2025

• Sukarela: Mediasi hanya dapat berjalan jika terdapat itikad baik dari kedua belah pihak. Paksaan dalam proses ini akan merusak esensi mediasi itu sendiri.

• Netralitas Mediator: Seorang mediator bukan penentu hasil, tetapi fasilitator komunikasi. Ketidakberpihakan mutlak adalah kunci utama.

• Kerahasiaan: Tidak seperti proses litigasi yang terbuka, mediasi melindungi martabat dan privasi para pihak.

• Efisiensi: Proses ini hemat waktu dan biaya, sekaligus menjaga hubungan sosial dan bisnis tetap harmonis.

• Final dan Mengikat (jika disepakati): Kesepakatan mediasi dapat dituangkan secara tertulis dan bernilai hukum, setara putusan pengadilan.

4. Mediasi dalam Praktik: Refleksi Empiris

a. Sengketa Perceraian

Dalam kasus perceraian, mediasi menjadi ruang aman untuk menavigasi isu-isu emosional seperti hak asuh anak. Ketika komunikasi kembali terbuka berkat mediasi, muncul kesepakatan yang lebih memihak pada kepentingan terbaik anak. Ini tidak mungkin terjadi dalam proses litigasi yang kaku dan seringkali memecah belah.

b. Sengketa Dunia Usaha

Konflik kontrak antara dua perusahaan bisa berakhir dengan pemutusan hubungan kerja sama jika dibawa ke meja hijau. Namun melalui mediasi, interpretasi terhadap pasal-pasal yang multitafsir dapat dijembatani secara konstruktif. Hal ini memperpanjang umur kerja sama bisnis yang strategis dan menghindari reputasi buruk.

5. Mediasi sebagai Instrumen Keadilan Restoratif

Mediasi pada hakikatnya lebih dari sekadar penyelesaian sengketa. Ia adalah bentuk keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan relasi. Dalam era globalisasi yang penuh kompetisi, pendekatan semacam ini penting untuk menjaga kohesi sosial dan menyelamatkan relasi jangka panjang, baik personal maupun korporat.

Mediasi juga menawarkan ruang pemulihan emosional dan psikologis yang jarang ditemukan dalam vonis hakim. Dalam banyak kasus, para pihak pulang dari ruang mediasi dengan perasaan lega, bukan sekadar menang atau kalah.

6. Tantangan Implementasi Mediasi di Indonesia

Meski telah diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan UU Nomor 30 Tahun 1999, mediasi belum sepenuhnya menjadi budaya hukum di Indonesia. Hambatan utama meliputi:

• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi.

• Minimnya kualitas mediator yang terlatih secara profesional.

• Stigma bahwa penyelesaian di luar pengadilan dianggap “tidak resmi.”

Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat dan pelatihan mediator bersertifikat perlu dipercepat untuk membangun ekosistem mediasi yang kuat.

7. Penutup: Mediasi sebagai Jalan Tengah yang Mencerahkan

Dalam iklim hukum yang kerap disesaki oleh sengketa berkepanjangan dan biaya tinggi, mediasi adalah cahaya di lorong gelap sistem peradilan formal. Ia menawarkan jalan tengah yang beradab, beretika, dan mengedepankan dialog. Lebih dari itu, mediasi adalah refleksi kematangan hukum dan budaya masyarakat yang memilih damai daripada menang.

Mengangkat marwah mediasi berarti menegakkan keadilan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Inilah saatnya Indonesia menempatkan mediasi sebagai mainstream dalam arsitektur hukum nasional, bukan sekadar opsi alternatif.

Daftar Pustaka

• Subekti. (2008). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

• Soeroso, R. (2011). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.

• Raharjo, S. (2012). Mengenal Mediasi di Pengadilan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Jakarta: Kencana.

• Suyud Margono. (2010). Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan ADR. Jakarta: Ghalia Indonesia.

• Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.