Gegara Proyek, KOMPAS Ultimatum Bupati Konawe Selatan Tolak Pejabat Bermasalah
Jika terbukti, maka ini adalah simptom korupsi sistemik, di mana aktor penegak hukum justru menjadi beneficiary dari anggaran publik, memutarbalikkan prinsip dasar keadilan.
KOMPAS secara eksplisit meminta Bupati Konsel, Irham Kalenggo, untuk menolak pelantikan pejabat yang terseret dugaan kasus ini, yakni Asrudin dan Iksan Porosi, yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek.
“Jika Bupati tetap melantik, itu bukan sekadar pembiaran, tapi legalisasi moral hazard dalam birokrasi. Maka, patut dicurigai ada mekanisme clientelism politik atau quid pro quo di baliknya,” kata Andri dengan nada tinggi.
KOMPAS bahkan mempertanyakan integritas BPK RI Perwakilan Sultra jika hasil auditnya nanti tidak menemukan pelanggaran.
Pasalnya, konstruksi yang tampak amburadul menjadi indikator visual yang jelas—apa yang disebut dalam ilmu forensik teknik sebagai visual distress—menunjukkan adanya potensi pelanggaran serius.
Menutup pernyataannya, Andri mengingatkan bahwa negara tak boleh tunduk pada praktik rente anggaran yang dikemas dalam proyek pembangunan. Ia mendesak aparat hukum bertindak, bukan hanya bicara.
“Jika hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka publik berhak menyimpulkan bahwa supremasi hukum hanya ilusi.” (asman ode)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
