Parepare Mau Jadi Sentra Jagung, Tapi Siapa yang Mau Pegang Cangkul?
Parepare, katasulsel.com – Gagasan ambisius menjadikan Kota Parepare sebagai sentra jagung di Sulawesi Selatan kembali mengemuka dalam forum kolaboratif antara Pemerintah Kota Parepare dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (14/5/2025).
Namun, di balik semangat transformasi ekonomi yang digaungkan, muncul pertanyaan kritis: apakah kota jasa ini siap dengan infrastruktur sosial untuk menjalankan proyek pertanian skala besar?
Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, dalam pertemuan yang digelar di Auditorium BJ Habibie, menyampaikan harapannya agar sektor pertanian, khususnya komoditas Zea mays (jagung), menjadi lokomotif baru dalam mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Dalam forum itu, hadir pula Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas, Prof. Dr. Alimuddin Unde, yang menyambut positif sinergi riset dan kebijakan lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan revitalisasi sektor primer.
Namun, transformasi semacam ini tidak hanya soal alih fungsi lahan dan peningkatan produktivitas hasil panen.
Di tengah minimnya tenaga kerja yang bersedia terjun ke sektor hulu pertanian, tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sumber daya manusia produktif yang mau dan mampu menanam.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja mencapai 119.666 jiwa.
Namun, struktur tenaga kerja menunjukkan ketimpangan: tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,23%—lebih tinggi dari rata-rata nasional—sementara mayoritas pencari kerja berasal dari kelompok lulusan SMK dan SMA yang tak dibekali kompetensi di bidang agrikultur.
“Secara sosial demografis, Parepare adalah kota jasa. Orientasi angkatan kerja kita lebih ke industri dan sektor formal, bukan sektor agraris,” jelas La Ode Arwah Rahman, akademisi dari Institut Teknologi BJ Habibie.
Sebagian besar penganggur berasal dari Generasi Z, kelompok yang cenderung pragmatis dan enggan terlibat dalam pekerjaan fisik berbasis lahan seperti pertanian.
Ini menimbulkan dilema ketika pembangunan agribisnis diharapkan menjadi solusi instan bagi tingginya pengangguran.
Luas lahan pertanian di Parepare sendiri sangat terbatas dibandingkan daerah agraris sekitarnya seperti Sidrap atau Pinrang. Tanpa pendekatan teknologi tinggi seperti precision agriculture, drone mapping, atau sistem smart irrigation, pengembangan pertanian intensif akan menghadapi keterbatasan daya dukung ekologis.
Di sisi lain, pertanian jagung membutuhkan perencanaan agroklimat yang matang, mengingat kebutuhan optimal tanaman jagung terhadap sinar matahari, tingkat pH tanah yang seimbang (sekitar 5,5–7,0), serta manajemen input seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) yang presisi.
“Kalau hanya mengandalkan pola tanam konvensional dan tenaga kerja manual, kita akan kalah dari daerah lain yang lebih siap secara sumber daya,” tambah La Ode.
Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan tinggi seperti Unhas diharapkan bisa merancang skema integrasi pendidikan dan pelatihan berbasis agripreneurship, agar pertanian tak lagi dipandang sebagai pekerjaan kelas dua.
Pendidikan vokasional berbasis agribisnis yang terintegrasi dengan value chain management dan post-harvest technology menjadi kunci untuk menyiapkan tenaga kerja milenial yang adaptif.
Hal ini juga dapat diperkuat dengan model kerja sama tripartit antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
“Jika tak ada skema regenerasi petani dan ekosistem yang jelas, gagasan Parepare sebagai sentra jagung hanya akan menjadi jargon tanpa akar,” tegas La Ode.
Pertanian tidak bisa hanya ditawarkan sebagai solusi, tetapi harus ditata ulang sebagai sektor masa depan.
“Anak muda tidak anti terhadap pertanian, mereka hanya anti terhadap kemiskinan yang melekat dalam citra petani,” ujar Arwah Rahman. Maka dari itu, pendekatan smart farming, insentif digital, dan akses pasar berbasis e-commerce perlu disiapkan sejak dini. (edybasri)
Tinggalkan Balasan
